Network
MANTRA SUKABUMI - Pasca demo kepung istana dan gedung DPR RI, sejak hari Jum'at, 6 Agustus 2021 ketua umum PB HMI Abdul Muis menghilang tanpa diketahui rimbanya.
Menanggapi hal ini, pakar hukum tata negara Refly Harun menyatakan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi kayaknya ingin membungkam setiap aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh rakyat Indonesia.
Refly Harun menyarankan bahwa seharusnya keamanan pendekatannya lebih kepada keamanan, dan menyebut pemerintah ingin bungkam aksi unjuk rasa.
Baca Juga: Sea Group, Shopee dan Garena Sumbangkan 1.000 Tabung Oksigen dan 1 Juta Vaksin untuk Kemenkes
"Seharusnya aparat keamanan, pendekatannya pendekatan keamanan. Sekarang ini pemerintahan Presiden Jokowi sepertinya ya, pengamatan saya menutup ingin membungkam semua aksi unjuk rasa (demo)," kata Refly Harun dikutip mantrasukabumi.com, dari kanal Youtube Refly Harun pada Minggu, 8 Agustus 2021.
Refly Harun menyebutkan sekecil apapun sepertinya pemerintahan Presiden Jokowi dengan hilangnya pejabat Ketua PB HMI ini diduga ingin atau agar aksi unjuk rasa itu tidak ada.
"Ini soal psikologi kekuasaan saja, kemungkinan besar ya pemerintahan Presiden Jokowi mulai merasa terancam. Akan banyaknya tuntutan orang, yang meminta misalnya Presiden Jokowi mundur," ungkap Refly Harun.
Refly Harun melanjutkan demonstrasi atau aksi unjuk rasa jika skalanya kecil, kemungkinan tidak ada masalah, tapi dikhawatirkan membesar.
Baca Juga: Refly Harun: Akan Kampanye Tolak 3 Periode dan Tolak Jokpro Dicalonkan pada 2024
"Tapi dalam konteks seperti ini (Pejabat Ketua PB HMI Abdul Muis hilang) ya tetap tidak boleh melarang orang berunjuk rasa, karena itu adalah hak konstitusional," ungkap Refly Harun.
