Network
MANTRA SUKABUMI - Mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menyoroti terkait penanganan orang utan yang meminta bantuan pihak asing.
Tanggapan Dedi Mulyadi tersebut lantaran lembaga sosial organisasi masyarakat organisasi kepemudaan NGO (Non-Governmental Organization) yang meminta bantuan untuk penanganan orang utan pada Luar Negeri.
Melalui Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan pemangku kepentingan kegiatan konservasi, Dedi Mulyadi pun langsung menyinggung keras NGO terkait persoalan tersebut.
Baca Juga: Shopee Gandeng Bintang Internasional Jackie Chan dan Joe Taslim di Iklan Shopee 9.9 Terbaru
Bahkan, Dedi Mulyadi pun mengaku merasa malu dan jika hal itu benar-benar dilakukan olah pihak asing.
Suami dari Bupati kabupaten Purwakarta itu pun menyampaikan pendapatnya dan meminta orang utan diberikan rehabilitasi tempat yang layak untuk perkembangan hidupnya.
Hal itu seperti terlihat dari video yang diunggah Dedi Mulyadi di akun instagram miliknya @dedimulyadi71 unggah pada Selasa, 14 September 2021.
“Malu rasanya NGO yang menangani orang utan harus minta bantuan luar negeri,” tulisnya seperti dikutip mantrasukabumi.com dari instagram @dedimulyadi71 pada Selasa 14 September 2021.
NGO adalah organisasi yang memiliki tujuan melayani masyarakat umum tanpa mengambil keuntungan dari setiap kegiatan yang dilakukannya.
Sama seperti namanya, NGO ini bergerak secara independen tanpa adanya campur tangan pemerintah pusat ataupun daerah.
Namun pada kesempatan ini, Dedi Mulyadi selaku anggota DPR RI asal Jawa Barat memberi saran agar NGO masuk kedalam tugas RTAR nya.
Dalam video yang ia upload di instagramnya Dedi menjelaskan, NGO tidak seharusnya meminta bantuan pada pihak asing untuk menangani orang utan asli Kalimantan milik habitat Indonesia.
Hal itu bukan tanpa alasan, karena Kalimantan banyak menghasilkan pendapatan dari Sumber Daya Alamnya.
Pendapatan itu berasal dari penebangan dan penjualan kayu, batu bara, perkebunan kelapa sawit dan lain-lain yang menghasilkan mencapai triliunan rupiah.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Merasa Malu dan Singgung Pendapatan Pajak Triliun Soal Penanganan Orang Utan
“Masa sih dari sekian triliun negara yang dapat penghasilan pajak dan bukan pajak dari pengelolaan hutan ini termasuk didalamnya hutan tanaman industri masa kita nggak bisa nyisihin untuk melindungi kehidupan yang punya tempat," Kata Dedi.
"Wajar kalau kita sering teriak berpihak pada pribumi ya wajar kalau nanti uangnya disisihkan untuk membantu merehabilitasi pribumi," lanjutnya,
"Bila perlu dimasukkan di kementerian PUPR program rehabilitasi rumah rakyat miskin kan ada toh, nanti ada program rehabilitasi rumah Orang Utan bisa, kenapa kita tidak bisa melakukan itu nanti harus kita dorong," sambungnya.
Menurut Dedi, pendapatan kita dari Kalimantan cukup besar, maka alangkah malunya kita kalau mengurus orang utan yang asli Kalimantan, harus mengemis ke orang lain atau minta sumbangan.
Tak hanya itu, Dedi kemudian juga singgung orang kaya yang sering ke luar negeri setelah mendapatkan hasil dari Kalimantan.
Mereka itu seharusnya memberikan perhatian kepada orang utan. Mereka jangan menikmati hasil hutannya saja, tanpa mau bertanggungjawab kepada penduduk asli hutan Kalimantan.
Sebelumnya, dalam rapat antara Komisi IV DPR RI dengan Pemangku Kepentingan Kegiatan Konservasi antara terungkap keinginan NGO yang biasa menangangi orang utan di Kalimantan, untuk meminta bantuan ke luar negeri.***
