Network
MANTRA SUKABUMI - Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 mencatat telah menyalurkan bantuan sosial provinsi sebanyak 23.700 paket.
Dari jumlah total paket bantuan tersebut sekitar tujuh persen dikembalikan lagi ke pemerintah provinsi sebanyak 1.659 paket.
Sebagaimana dikatakan Juru Bicara Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Daud Achmad bahwa pengembalian paket ke pemerintah provinsi dikarenakan ada penolakan dari masyarakat dan juga ada hal lain yang menyebabkan paket bantuan sosial dikembalikan.
Adapun barang yang memiliki masa tidak tahan lama disalurkan ke panti sosial swasta oleh pihaknya.
Baca Juga: Kabupaten Sukabumi Siap Laksanakan PSBB Parsial Mulai Rabu 6 Mei 2020
"Dan perlu juga diketahui, retur itu ada bahan yang tidak tahan lama. Misalkan telur.
Atas kesepakatan kita, diserahkan ke panti sosial. Khususnya yang swasta," Ujar Daud dalam jumpa pers via siaran langsung akun resmi Humas Jabar pada saluran YouTube dari Gedung Sate, Rabu 29 April 2020, sebagaimana dikutip mantrasukabumu.com dari Pikiran-rakyat.com.
Daud tidak memungkiri penolakan terhadap bantuan provinsi telah terjadi di masyarakat. Namun ia enggan menanggapi adanya video viral terkait dengan kepala desa yang menolak bantuan.
Artikel ini sebelumnya telah tayang di Pikiran Rakyat.com dengan judul 7 % Bantuan Povinsi Dikembalikan Salah Satunya Karena Ditolak Warga
"Saya menenggarai bahwa hal itu datang karena kurangnya informasi yang didapatkan dari kepala desa, dan bantuan turun tidak berbarengan yang menimbulkan masalah di bawah. Kami tetap berusaha melakukan distribusi," ujar dia.
