Network
MANTRA SUKABUMI - Mantan sekertaris BUMN Said Didu menganggap pemerintah Jokowi tak jujur.
Menurut Said Didu bahwa pemerintah tidak mampu mensubsidi dan sengaja rakyat dipaksa untuk membeli BBM non subsidi.
Said Didu mengungkapkan sebaiknya pemerintah berkata jujur bahwa subsidi dihapuskan karena APBN terbebani oleh utang.
"Artinya bahwa sebenarnya pemerintah sudah tidak mampu subsidi dan rakyat dipaksa membeli BBM non-subsidi," ujar Said Didu, dikutip mantrasukabumi.com dari akun Twitternya @msaid_didu.
"Baiknya pemerintah jujur saja bahwa karena beban APBN untuk bayar cicilan utang, maka subsidi BBM dihapuskan," ucap Said Didu.
Dalam cuitan sebelumnya Said Didu menjelaskan pemerintah tak sanggup mensubsidi karena beban utang yang sangat tinggi.
"Sulit dibantah bahwa ketidakmampuan subsidi BBM karena harus bayar utang sekitar Rp 800-900 triliun atau 35-40 % dari penerimaan Negara," tutur Said.
"Pada tahun 2008 harga minyak dunia $ 140 (skrg sktr $ 90), tapi harga Premium Rp. 6.000 karena bayar utang hanya sekitar Rp 100-130 triliun atau 10 hingga 13% dari penerimaan Negara sehingga pemerintah bisa subsidi," pungkas Said Didu.
Sebelumnya Perintah telah resmi menaikan harga bahan bakar minyak jemis solar, pertalite dan pertamax.
Jokowi mengatakan, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak tersebut supaya harga BBM di tanah air masih terjangkau.
Jokowi mengatakan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terkahir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM.
Hal itu diungkapkan Jokowi dalam konferensi pers pada Sabtu 3 September 2022.
Jokowi mengatakan, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak tersebut supaya harga BBM di tanah air masih terjangkau.***
