Network
Menteri Trenggono juga menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk mengendalikan sedimentasi yang dapat mengganggu alur pelayaran kapal dan menghambat aktivitas ekonomi di laut. Dalam hal ini, PP 26/2023 mengatur penggunaan sarana kapal isap sebagai metode pembersihan hasil sedimentasi.
Kapal isap yang digunakan diutamakan berbendera Indonesia untuk mendukung industri maritim nasional. Namun, jika kapal isap berbendera Indonesia tidak tersedia, kapal isap asing juga diizinkan dengan tetap memperhatikan kriteria yang telah ditetapkan.
menjelaskan bahwa tata kelola sedimentasi juga melibatkan Tim Kajian yang terdiri dari unsur pemerintah, perguruan tinggi, dan aktivis lingkungan.
Tim ini bertugas menyusun dokumen perencanaan yang mencakup sebaran lokasi prioritas hasil sedimentasi, prakiraan dampak lingkungan, upaya pengendalian, rencana pemanfaatan, dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.
Pihaknya saat ini tengah menyusun aturan dari peraturan pemerintah yang terbit pada 15 Mei tersebut.
"Aturan turunannya sedang kita kerjakan, sehingga nanti teman-teman bisa lebih detail melihat tata kelola sedimentasi ini," Tambahnya.
Menteri Trenggono berharap bahwa klarifikasi ini dapat menghilangkan kekhawatiran dan memperjelas niat baik pemerintah dalam menjalankan tata kelola sedimentasi yang berfokus pada kedaulatan negara dan keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut.
Dan pada semua pihak terlibat serta masyarakat,terus memantau perkembangan Dari Pemerintahan terutama kebijakannya***
