Pimpinan DPR Tanggapi Beredarnya Pemberitaan Pembangunan Pangkalan Militer Asing di Wilayah RI

- 7 September 2020, 09:45 WIB
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin /,*/Foto : Oji/Man Via dpr.go.id

MANTRA SUKABUMI – Merebaknya isu seputar rencana pembangunan pangkalan militer asing di wilayah Indonesia, ramai diperbincangkan di media sosial maupun di warung kopi.

Apalagi negara asing yang dimaksud adalah China, salah satu negara berkekuatan militer terkuat di dunia.

Menghangatnya isu pangkalan militer China di Indonesia, sontak mendapat sambutan warga net di Indonesia. Pasalnya masih terngiang tahun lalu tentang perebutan batas wilayah perairan Laut China Selatan yang melibatkan antara RI dengan China.

 Baca Juga: Victoria Australia Melaporkan 41 Kasus COVID-19 Baru dan 9 Kematian

Isu-isu keberadaan pangkalan militer asing di kawasan ASEAN menjadi sangat sensitif, mengingat kawasan regional ini berhasil menciptakan situasi damai yang diciptakan berkat kesepahaman para pemimpin kawasan. Termasuk Negara Indonesia yang memiliki wilayah perairan terbesar, akan menjadi sorotan internasional jika hal itu terjadi.

Hal ini mendapat tanggapan dari parlemen Indonesia yang disampaikan oleh salah seorang Pimpinan DPR RI melalui laman resminya dpr.go.id.

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad menepis isu China akan membangun pangkalan militer di wilayah Indonesia, seperti yang dirilis dalam laporan tahunan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat.

 Baca Juga: Membuat Hidup Lebih Berkah Dengan Memulai Membiasakan Dzikir Pagi, Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW

Menurutnya, sesuai dengan kebijakan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia tidak akan menjadi wilayah pangkalan militer negara manapun.

“Kalau melirik wilayah Indonesia, bukan China saja, negara lain termasuk Amerika tentunya juga melirik, kan itu baru melirik,” ujar Dasco kepada wartawan di selasar Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Jumat (4/9/2020). Dasco mengatakan, Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri juga sudah menepis isu yang beredar.

Halaman:

Editor: Emis Suhendi

Sumber: dpr.go.id


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x