Network
MANTRA SUKABUMI - Kantor pemerintahan saat ini menjadi salah satu klaster penambahan angka penularan virus corona di DKI Jakarta yang menambah kekhawatiran masyarakat.
Hal tersebut memperlihatkan bahwa penularaan virus corona tidak bisa dianggap enteng sehingga seluruh masyarakat dan para pegawai harus tetap melaksanakan protokol kesehatan yang diterpakan selama pandemi virus corona.
Seperti halnya yang di sampaikan Tjahjo Kumolo selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), yang meminta agar seluruh pegawai ASN bisa disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan selama pandemi virus corona.
Baca Juga: Pelayanan SIM Keliling di Jakarta Minggu Ini Dibuka untuk Perpanjangan, Berikut Lokasinya
Hal ini dikemukakan Tjahjo menyusul kantor pemerintahan menjadi salah satu klaster penambahan angka penularan Covid-19 di DKI Jakarta.
"Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan yang ketat atas penerapan protokol kesehatan pegawai ASN dari masing-masing PPK pada kementerian/lembaga/daerah. Seperti penggunaan masker, perilaku hidup bersih dan sehat, dan pembatasan pertemuan tatap muka secara langsung," kata dia kepada wartawan, Sabtu, 19 September 2020, seperti dikutip mantrasukabumi.com dari wartaekonomi.co.id.
Kata Tjahjo, hal tersebut sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 58/2020 sebagaimana telah diubah dengan SE Nomor 67/2020.
Baca Juga: Polisi India Tangkap Jurnalis Lokal karena Dituduh Jadi Mata-mata China
Untuk itu, pihaknya mendorong agar kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah memastikan pegawai ASN tetap sehat dan tidak terinfeksi Covid-19, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun menyelenggarakan pemerintahan.
"Imbauan tersebut telah kami sampaikan melalui Surat Nomor 193 sampai dengan Nomor 203 tanggal 12 Agustus 2020," ujarnya.
Artikel terkait sebelumnya telah tayang di wartaekonomi.co.id dengan judul Kantor Pemerintah Jadi Klaster Covid-19, Tjahjo Kumolo Minta Agar
Tjahjo melanjutkan, "Dalam surat tersebut, kami mengingatkan pejabat pembina kepegawaian pada kementerian/ lembaga/ daerah untuk memastikan terlaksananya protokol kesehatan, seperti penyediaan sarana cuci tangan, hand sanitizer, memastikan ventilasi udara dan memberikan perhatian dan memprioritaskan rapid test secara berkala kepada pegawai ASN."
Baca Juga: Pilih Transaksi Digital Selama Masa PSBB, Simak Cara Top Up ShopeePay
Untuk itu, Tjahjo minta SE yang diterbitkan ini diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Selain itu, khusus untuk kementerian/ lembaga/ daerah di wilayah Jabodetabek melalui SE Nomor 65 Tahun 2020, para PPK diminta melaporkan secara rutin setiap minggunya, pelaksanaan pembagian tugas kedinasan (WFH/WFO) dan shift kerja pegawai ASN.
Hal tersebut untuk mencegah terjadinya penularan yang dapat terjadi di transportasi umum atau pun lingkungan kantor.
"Kami meminta agar para pejabat pembina kepegawaian pada kementerian/ lembaga/ daerah selalu melaporkan efektivitas pelaksanaan penyesuaian sistem kerja dalam tatanan normal baru di masa pandemi Covid-19. Hal ini sebagaimana telah kami sampaikan dalam SE Nomor 58 Tahun 2020," katanya.**
