"Tetapi harus diakui juga posisi DKI itu juga merupakan ibukota negara. Jadi memang harus ada harmonisasi antara pemerintah DKI Jakarta dengan pemerintah pusat. Harus bisa seiring, termasuk diantaranya dalam penanganan pandemi Covid-19," ungkapnya.
Namun, dalam konteks ini, Ade menilai, sejak dini atau sejak awal sering kali ada perbedaan yang terekspos ke publik tentang langkah-langkah yang akan ditempuh oleh pemerintah DKI dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat.
"Mungkin ini memicu persepsi publik bahwa seolah-olah ini pusat tidak suka dengan Anies, atau sebaliknya Anies tidak mau taat kepada kebijakan pusat," pungkasnya.**