Network
MANTRA SUKABUMI - Kontroversi Pengesahan Undang-undang (UU) Cipta Kerja alias Omnibus Law masih terjadi di masyarakat.
Reaksi penolakan tersebut karena menganggap bahwa pengesahan UU Cipta Kerja tampak terburu-buru, padahal UU tersebut berisi ratusan halaman.
Hal itu terungkap dari salah satu
Anggota Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Baleg DPR RI) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa Amaliah.
Baca Juga: Nikita Mirzani Komentari Microfon, GPMN: Jangan Coba Ajarin Puan Soal Pancasila
Baca Juga: Najwa Shihab Sindir Puan Maharani : Saya Tidak Akan Matikan Mic
Ledia membongkar seluruh proses yang terjadi saat pembahasan UU Cipta Kerja kepada Najwa Shihab.
Dirinya mengakui bahwa DPR RI kekurangan waktu untuk membahasnya secara keseluruhan.
"Ada beberapa hal memang betul, sangat cepat karena juga kalau menurut kami ada hal-hal yang masih kurang untuk dipenuhi," ujarnya seperti dikutip mantrasukabumi.com dari Pikiran-Rakyat.com pada Kamis, 8 Oktober 2020.
Prosedur yang paling kurang menurut Ledia dan timnya ialah pengambilan aspirasi atau masukan dari masyarakat umum, pakar, dan lain-lain.
"Sudah dilakukan, tetapi masih kurang banyak karena itu yang sangat penting, krusial," tegasnya.
