Network
Baca Juga: Sayang Nyawa, Gejala Batu Ginjal yang Tidak Boleh Disepelekan
"Persoalan ini adalah persoalan koordinasi karena Kemenpan RB merupakan leading sektornya. Koordinasi antar lembaga negara ini harus lebih intensif sehingga persoalan data bisa diselesaikan, sehingga rekrutmen tenaga non PNS menjadi PNS atau PPPK akan menjadi jelas," paparnya.
Anggota Dewan dapil NTT I ini juga menambahkan, ketersediaan dana dari Kementerian Keuangan perlu diperhitungkan.
"Saya kira ini juga penting untuk menjadi salah satu platform kerja bersama lintas kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer," pungkasnya.**
