Network
Kendati demikian, Hasto menyebut PDIP terus melakukan fungsi pendidikan dan kaderisasi dalam rangka mempersiapkan calon untuk Pilpres 2024 mendatang.
Baca Juga: Hasil Survey Terbaru Pilpres AS 2020, Reuter Polling: Ini Posisi Sampai 29 Oktober 2020
"Skala prioritas yang dilakukan oleh partai adalah kerja untuk rakyat, memberikan direction terhadap pergerakan rakyat terlebih di tengah pandemi ini. Dan partai terus melakukan fungsi pendidikan dan kaderisasi politik," tuturnya.
Sebelumnya, survei Indikator Politik menempatkan nama Ganjar di urutan pertama dengan elektabilitas 18,7 persen.
Berdasarkan survei itu, nama Ganjar mengungguli Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Sementara terkait dengan sikap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang dituding oleh segelintir pihak sebagai pemerintahan orotiter seperti pemerintahan Orde Baru, karena sulit mengekspresikan pendapat.
"Terhadap demonstrasi berulang kali, PDI Perjuangan menegaskan hak untuk menyuarakan pendapat itu diatur dalam konstitusi. Tetapi demokrasi tidak boleh merusak. Ketika demo sudah merusak fasilitas umum, publik, disitulah aparat penegak hukum harus bertindak menegaskan hukum di atas segalanya. Menegakan hukum untuk memastikan kemananan dan ketertiban dalam masyarakat itu," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Rabu (28 Oktober 2020).
Baca Juga: Kejutan Politik di Malaysia, PM Umumkan Keadaan Darurat dan Raja Berpesan ‘Jangan Ganggu Aku’
Hasto mengingatkan bahwa yang ditindak oleh Pemerintah adalah perilaku yang melanggar hukum seperti merusak fasilitas umum maupun menyebar hoax. Sehingga rejim Jokowi bukanlah rejim otoriter.
Menurut Hasto, demokrasi di Indonesia dibangun dengan aturan main. Sehingga semua pihak harus mengikutinya.
