Network
MANTRA SUKABUMI - Pada Selasa 17 November kemarin, pihak Polda Metro Jaya melakukan pemanggilam terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Hal tersebut, dilakukan untuk diminta klarifikasi terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam acara yang digelar Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat.
Kali ini, giliran Presidium KAMI DIN Syamsuddin angkat bicara terkait pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan mengatakan hal itu, bernuansa politik dengan dalih proses penegakan hukum.
Baca Juga: Tips Handal Membuat PIN ShopeePay yang Aman untuk Menjaga Keamanan Akun
Baca Juga: Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI Bocorkan Jumlah Undangan Pernikahan Putri Habib Rizieq Shihab
Dikutip mantrasukabumi.com dari hajinews.id, bahwa Anies dipanggil pihak Polda Metro Jaya pada Selasa kemarin, untuk diminta klarifikasi terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan, dalam acara yang digelar Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat.
Habib Rizieq melanggar pergub Nomor 79 Tahun 2020 tentang protokol kesehatan, dan pergub Nomor 80 tentang PSBB. Sanksi atas pelanggaran kedua pergub ini adalah denda 50 juta rupiah.
“Pemanggilan Polda atas Anies bernuansa politik, justru akan jadi bumerang bagi rezim,” kata Din Syamsuddin, Rabu, 18 November 2020.
Baca Juga: Gus Baha: Bahaya yang Paling Ngeri Adalah Orang yang Mau Tidur
Lanjut Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu, baru kali ini terjadi institusi Polda memanggil seorang gubernur yang berstatus sebagai mitra kerja di daerah hanya untuk kepentingan klarifikasi.
“Belum pernah terjadi Polda memanggil seorang gubernur yang merupakan mitra kerja hanya untuk klarifikasi, kecuali dalam rangka penyidikan. Mengapa tidak kapolda yang datang?,” kata Din.
“Bukankah izin serta tanggung jawab atas kerumunan yang melanggar protokol kesehatan ada pada Polri,” tambah Din Syamsuddin.
Baca Juga: Tanggapi Pencopotan Kapolda Metro Jaya, dr. Tirta: Salah ya Salah, Ditegur, Salah Kita Akui
Tentu saja, menurut Din Syamsuddin, kejadian ini akan menjadi preseden buruk bagi pihak kepolisian karena bertindak berlebihan dan terkesan diskriminatif.
Sebab, polisi enggan menindak gubernur lain yang juga terjadi kerumunan serupa di wilayahnya.
“Tindakan ini akan menjadi bumerang, dan telah menuai simpati rakyat bagi Anies Baswedan sebagai pemimpin masa depan,” tukas Din Syamsuddin.**
