Network
Bantuan Subsidi Upah Kemendikbud adalah bantuan pemerintah sejumlah Rp1.800.000 yang diberikan satu kali kepada pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) berstatus bukan pegawai negeri sipil (non-PNS), meliputi dosen, guru, guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi, di semua sekolah dan perguruan tinggi negeri maupun swasta di lingkungan Kemendikbud.
Lihat postingan ini di Instagram
Apa tujuan pemberian BSU Kemendikbud?
Pemberian bantuan bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dalam penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
Apa saja dasar hukum yang mengatur pemberian BSU Kemendikbud?
Dasar hukum yang mengatur pemberian BSU Kemendikbud yaitu:
1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 .
2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/PMK.02/2020
3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK.05/2020
4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2020
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020
6) Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun
Baca Juga: Download Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak SPTJM Penerima BSU Guru Honorer Rp1,8 Juta
Apa saja syarat untuk mendapatkan BSU Kemendikbud?
