Network
MANTRA SUKABUMI – Beberapa hari terakhir ini warganet di hebohkan dengan video sekelompok orang berseragam loreng melakukan pencopotan baliho Habib Rizieq Shihab.
Video tersebut viral di media sosial, pasalnya, bukan hanya mencopot dan menurunkan, bahkan sekelompok orang tersebut juga menyobek-nyobek baliho tersebut.
Hal itu diakui oleh Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman bahwa sekelompok orang tersebut adalah Tentara yang diperintah olehnya.
Baca Juga: Tips Handal Membuat PIN ShopeePay yang Aman untuk Menjaga Keamanan Akun
Baca Juga: Peristiwa Pencopotan Baliho Habib Rizieq Shihab Sebabkan Aparat dan Massa FPI Adu Otot, Massa : Woi!
Pengamat politik Rocky Gerung menanggapi situasi yang terjadi akibat peristiwa pencopotan baliho yang bergambar Imam Besa FPI Habib Rizieq Shihab tersebut.
Menurutnya, pencopotan baliho yang bergambar Habib Rizieq Shihab akan menimbulkan kecurigaan publik.
Dia mengatakan bahwa publik dapat menganalisa peristiwa penurunan baliho tersebut merupakan perintah langsung dari istana.
"Tentu, akhirnya analisa pergi ke istana, karena aturan dalam TNI kalau ada kegiatan yang non-militer maka itu harus berdasarkan perintah istana," ujar Rocky Gerung, seperti dikutip mantrasukabumi.com dari video yang diunggah di kanal YouTube Rocky Gerung official pada Sabtu, 21 November 2020.
Baca Juga: Ruhut Sitompul Komentari Aksi Pangdam Jaya yang Turunkan Baliho Habib Rizieq dan Akan Bubarkan FPI
Rocky Gerung mengusulkan agar tidak menimbulkan persepsi negatif atau salah penafsiran, pihak istana harus menjelaskan pada publik maksud dari tujuan penurunan baliho Habib Rizieq Shihab.
"Jadi, orang mulai menganalisa, Apakah Pangdam membaca sinyal dari istana atau memang memperoleh intruksi dari istana. Jadi, suatu waktu harus diterapkan kepada publik, supaya tidak ada semacam kegugupan pada publik dan menafsirkan tindakan penurunan baliho itu," ujarnya.
Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa penurunan baliho oleh pihak TNI harus didasari dengan fakta dan dasar hukum yang jelas, karena baliho sendiri merupakan alat untuk menunjukkan ekspresi politik dan punya banyak penafsiran.
Baca Juga: Komandan AS Sebut 'Terlalu Dini' untuk Tetapkan Tanggal Penyerahan Komando Masa Perang
“Karena baliho-baliho itu tafsirnya macam-macam, nanti semua baliho yang berseliweran di Jakarta dan sekitarnya akan diturunkan dengan alasan yang sama. Jadi sekali lagi, kita harus cari fakta hukum dari penurunan baliho itu karena apa, karena wajah Habib Rizieq, karena tulisan di baliho itu, atau karena baliho itu sendiri dianggap gangguan terhadap ketertiban,” kata Rocky Gerung.
Menurutnya, dalam situasi politik yang sedang tinggi, satu tindakan yang sedikit dianggap berlebihan dan akan ditafsirkan berkaitan dengan kepentingan istana.
Hal tersebut dapat berdampak buruk untuk proses demokrasi di Indonesia serta menimbulkan penafsiran negatif hingga kontroversi.
Baca Juga: Khawatir Dampak Negatif Terhadap Anak Didik, Mendikbud: Mulai Januari 2021 Sekolah Dibuka Lagi
“Nah, itu bahayanya dan buruk bagi demokrasi, kalau publik menduga-duga keadaan itu dikaitkan dengan pergantian Kapolda, lalu publik menganalisa apakah mungkin juga Pangdam akan diganti. Itu semua menimbulkan interpretasi sekaligus kontroversi,” ujar pengamat politik Rocky Gerung.**
