Network
Karena alasan tersebut, beberapa kalangan juga menganggap bahwa penurunan baliho itu bukan wewenang TNI.
“Jadi, orang mulai menganalisa, apakah Pangdam membaca sinyal dari Istana atau memang memperoleh instruksi dari Istana. Jadi, suatu waktu harus diterangkan kepada publik, supaya tidak ada semacam kegugupan pada publik dalam menafsirkan tindakan penurunan baliho itu,” lanjut Rocky.
Selain itu, Ia juga mengatakan bahwa dalam situasi sekarang, dimana suhu politik sedang tinggi, satu tindakan yang sedikit dianggap berlebihan akan ditafsirkan berkaitan dengan kepentingan Istana.
Baca Juga: Pangdam Jaya Jadi Sorotan Hingga Tagar Rakyat Percaya Habib Rizieq Shihab Trending di Sosmed
“Nah, itu bahayanya dan buruk bagi demokrasi, kalau publik menduga-duga keadaan itu dikaitkan dengan pergantian Kapolda, lalu publik menganalisa apakah mungkin juga Pangdam akan diganti. Itu semua menimbulkan interpretasi sekaligus kontroversi,” pungkasnya.
Menurutnya, hal tersebut berbahaya dan buruk untuk proses demokrasi di Indonesia, serta dapat menimbulkan interpretasi negatif, bahkan kontroversi.**
