Network
MANTRA SUKABUMI - Founder Mini Gold Indonesia Edi Hermanto tanggapi soal 100.000 data PNS Palsu.
Edi Hermanto membandingkan gaji yang disalurkan untuk PNS palsu itu tetap berjalan, sementara guru honorer hanya 3 bulan sekali.
Edi Harmanto membandingkan data PNS palsu dengan guru honorer dan minta pihak terkait untuk jujur saja karena sangat memalukan.
Baca Juga: Eggi Sudjana Gugat Jokowi Mundur dari Presiden, Ruhut Sitompul: Mestinya Kau Gugat Prabowo dan Sandi
Baca Juga: Presiden Jokowi Reshuffle Kabinet Lagi, Berikut Nama dan Jabatan Menteri yang Baru
Bahkan Edi Hermanto menghitung, gaji PNS palsu jika 5 juta perbulan sudah mencapai 500 Milyar perbulan sementara guru honorer hanya 300 ribu.
"kalau 5jt aja per orang udah 500M per bulan, sementara itu guru honorer digaji 300rb, itupun gajian per 3 bulan," ucap Edi, sebagaimana dikutip mantrasukabumi.com dari akun twitter @bangedi, pada Selasa, 25 Mei 2021.
Tak hanya itu, Bang Edi juga menyinggung soal dana untuk data bansos palsu yang masih tetap cair walau tak ada orangnya.
"Belum lagi 2jt data bansos palsu, ga ada orangnya tapi bantuan nya cair," ungkapnya.
"Jujur saja, kita memang memalukan," pungkasnya.
Sebelumnya Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah mengumumkan ada sekitar 97 ribu data pegawai sipil negeri atau PNS yang misterius sejak tahun 2002 hingga tahun 2014.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyebutkan, setidaknya ada 97 ribu data PNS yang misterius itu mendapatkan uang gaji dan pensiun.
Selain data misterius, Bima juga mengatakan bahwa pemutakhiran data PNS yang dilakukan pemerintah baru dua kali sejak Indonesia merdeka.
“Yang pertama tahun 2002, itu dilakukan melalui penataan ulang pegawai negeri sipil, dengan sistem yang masih manual,” terangnya.
Pemutakhiran data yang dilakukan tahun 2002 memakan biaya yang cukup besar.
Proses yang mahal dan lama itu tidak menghasilkan data yang sempurna, masih banyak yang perlu dimutakhirkan, dilengkapi, bahkan masih banyak juga data-data yang palsu.
Selanjutnya, di tahun 2014, pemerintah melakukan pemutakhiran data ulang terhadap PNS secara elektronik.
pendataan ulang secara elektronik itu dilakukan oleh masing-masing PNS, sehingga menghasilkan data yang lebih akurat daripada pemutakhiran data sebelumnya.***
