Network
Pemerintah sebetulnya dari Februari lalu sudah menetapkan akan menggunakan sistem daftar putih (whitelist) memastikan konsumen membeli perangkat legal yang bisa tersambung ke layanan operator seluler ketika mereka membli gawai baru.
Baca Juga: Tips Agar Tidak Dimasukan ke Grup WhatsApp Sembarang, Simak Langkahnya
Artikel ini telah terbit sebelumnya di laman Pikiran-Rakyat.com dengan judul “Sesuai Rencana Awal, Regulasi IMEI Dipastikan Berjalan 18 April 2020."
Nomor IMEI di ponsel akan terdata di sistem Equipment Identity Register (EIR) yang ada di operator seluler.
Data dari EIR akan terbaca oleh Centralized Equipment Identity Register (CEIR), yang akan dikelola pemerintah, untuk memutuskan apakah ponsel tersebut masuk ke daftar putih, daftar hitam (blacklist), atau daftar abu-abu (greylist).
Sementara sistem yang digunakan untuk identifikasi IMEI di Kemenperin, dari yang semula menggunakan Sistem Informasi Basis Data IMEI Nasional (SIBINA) akan diganti menjadi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS), sejak keputusan menggunakan whitelist untuk regulasi ini.
Baca Juga: Update COVID-19 Tunjukkan Peningkatan Signifikan, Pasien Sembuh Lewati Korban Meninggal
"Mengacu kepada basis data IMEI di SIINAS," kata Kepala Subdirektorat Industri Peralatan Informasi dan Komunikasi, Perkantoran dan Elektronika Profesional Kemenperin, Najamudin, dalam acara yang sama.
Aturan ini hanya berlaku pada perangkat yang dibeli setelah 18 April, sementara untuk pengguna yang sudah aktif menggunakan ponsel sebelum aturan berlaku, tidak perlu melakukan apa pun.
Validasi nomor IMEI diberlakukan hanya untuk perangkat seluler seperti ponsel, tablet, tidak untuk perangkat komputasi seperti laptop maupun PC.**
