MANTRA SUKABUMI - Pemimpin oposisi Malaysia Anwar Ibrahim telah menyerukan upaya bipartisan untuk anggaran 2021, yang akan dipresentasikan di parlemen Malaysia minggu depan.
“Ini (anggaran) harus mencakup upaya dan peran pemerintah dan oposisi dalam menyusun strategi ampuh untuk menangani pandemi Covid-19, pengangguran dan juga masalah kemiskinan,” kata Anwar dalam sebuah pernyataan, Selasa, 27 Oktober 2020.
Dia mengatakan telah memperhatikan perkembangan politik terbaru di negara itu, menambahkan bahwa peringatan dan peringatan penguasa Melayu tentang penyalahgunaan kekuasaan dan prinsip-prinsip keadilan tidak boleh dianggap enteng.
Baca Juga: Kabar Gembira, Di Tengah Pandemi Covid-19, BPJS Kesehatanan Berikan Keringanan Pembayaran Iuran
Baca Juga: La Nina Diprediksi akan Menimpa Indonesia, Pemerintah Siapkan Lebih Banyak Titik Pengungsian
“Justru itu harus didukung oleh semua pihak yang memiliki kesadaran dan ketelitian untuk menolak pembusukan,” tandasnya. Sebagaimana dikutip mantrasukabumi.com dari channelnewsasia.com.
Ia menambahkan, partainya, Parti Keadilan Rakyat (PKR), akan terus memperjuangkan agenda reformasi, yang bertumpu pada prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Malaysia.
“Kami siap bekerja dengan politisi mana pun yang mendambakan ketertiban bebas dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan sambil menegakkan nilai-nilai politik,” katanya.
Pada 13 Oktober, Anwar mengklaim bahwa dia memiliki mayoritas yang meyakinkan untuk mengambil alih pemerintahan.
Ada spekulasi bahwa beberapa anggota parlemen dari Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) bersedia bekerja sama dengan Anwar.
Politisi UMNO sebelumnya gelisah untuk redistribusi posisi pemerintah yang lebih menguntungkan untuk anggota parlemen partai.
Pekan lalu, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin meminta Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah untuk menyatakan keadaan darurat di tengah krisis COVID-19 dan ketidakstabilan politik, yang akan membuat pertemuan parlemen mendatang ditangguhkan.
Ini ditolak oleh raja setelah dia berkonsultasi dengan Dewan Penguasa Melayu pada hari Minggu. Pada Senin malam, UMNO menyatakan akan tetap mendukung pemerintah Muhyiddin.
Pada hari Selasa, Parti Islam Se-Malaysia (PAS) juga menjanjikan "kesetiaan yang tidak terbagi" untuk kepemimpinan perdana menteri.TERIMA BAHWA DEMOKRASI MALAYIA AKAN "50:50": SENATOR.
Baca Juga: Cara Daftar e-form BRI UMKM Rp 2,4 Juta Login di eform.bri.co.id/bpum untuk Cek Daftar Penerima
Baca Juga: Bantuan Cair Usai Dapat SMS, Ini Cara Daftar dan Cek Penerima BLT BPUM UMKM di eform.bri.co.id/bpum
Senator Liew Chin Tong, yang merupakan anggota oposisi Partai Aksi Demokratik (DAP), juga mengatakan sudah waktunya bagi semua pemimpin politik dan rakyat Malaysia untuk menerima bahwa hasil pemungutan suara Malaysia akan tetap menjadi demokrasi "50:50" untuk waktu yang lama.
Kemudian 50 persen di pihak yang kalah harus merasa diperlakukan dengan adil. Liew menunjuk hanya tiga contoh dalam sejarah pemilu Malaysia, di mana koalisi Barisan Nasional telah memenangkan lebih dari 60 persen suara populer.
"Tapi partai yang berkuasa saat itu memutuskan seolah-olah memperoleh 95 persen suara berkat sistem pemilihan yang kacau dan kacau yang mendukung BN," kata Liew dalam sebuah posting blog.
Selain itu, Liew menyatakan bahwa masa jabatan perdana menteri Malaysia sebagai diktator telah berakhir, dan tidak ada partai yang dapat memerintah tanpa mitra koalisi dengan kekuatan yang sama.
"Peran Perdana Menteri bukanlah untuk mendominasi mitra koalisinya, tetapi untuk membangun koalisi yang dapat bertahan selama masa jabatan penuh dan menahan mereka dengan erat tanpa mereka merasa kecewa," katanya.
Baca Juga: Meski dalam Keadaan Tidak Sengaja, Sholat Subuh Tetap Harus Dilaksanakan
Menunjuk pada ketidakpercayaan dan kesalahan yang dibuat oleh mantan perdana menteri Mahathir Mohamad dan Anwar ketika Pakatan Harapan menjadi koalisi yang berkuasa.
Senator DAP tersebut mengatakan bahwa Muhyiddin membuat kesalahan yang sama dengan kecepatan yang jauh lebih cepat, yang menyebabkan ketidakpuasan UMNO dan kekacauan politik baru-baru ini.
"Gencatan senjata UMNO dengan Muhyiddin tidak akan bertahan jika Muhyiddin masih bertindak seolah-olah dia adalah Perdana Menteri yang mengontrol dua pertiga kursi yang dimiliki koalisi (yang berkuasa)," kata Liew.**