MANTRA SUKABUMI - Pada hari Rabu kemarin, Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan, setidaknya 2.000 teroris PKK berperang bersama Armenia melawan Azerbaijan selama bentrokan baru-baru ini di wilayah Nagorno-Karabakh yang diduduki.
Mengacu pada panggilan teleponnya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin Selasa malam, Erdogan mengatakan selama pertemuan kelompok parlemen Partai Keadilan dan Pembangunan (Partai AK) yang berkuasa di Ankara.
"Saya mengatakan kepada Tuan Presiden (Putin), kami telah mengidentifikasi, melalui sumber intelijen, bahwa ada sekitar 2.000 teroris PKK yang berperang untuk Armenia saat ini dengan bayaran $ 600, sekitar TL 4.978. Tuan Presiden mengatakan dia tidak mengetahui hal itu. "
Baca Juga: ShopeePay Kembali dengan Merchant Baru untuk Kamu Nikmati Minggu Ini!
Baca Juga: Mudahnya Transfer Saldo ShopeePay, Ikuti 5 Langkah Ini
"Saya telah memberi tahu Putin bahwa jika garis merah kami dilanggar, kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan," tambahnya. Sebagaimana dikutip mantrasukabumi.com dari dailysabah.com.
Turki tulus dalam upayanya untuk menyelesaikan konflik Nagorno-Karabakh dan percaya pada ketulusan Rusia, kata Erdogan, seraya menambahkan bahwa dia telah memberi tahu Putin bahwa mereka dapat menyelesaikan masalah ini bersama.
Gencatan senjata kemanusiaan sementara baru yang ditengahi AS antara Azerbaijan dan Armenia diumumkan hari Minggu dan berlaku pada pukul 8 pagi waktu setempat (0400 GMT) hari Senin.
Sejak bentrokan meletus pada 27 September, Armenia berulang kali menyerang warga sipil dan pasukan Azerbaijan, bahkan melanggar tiga gencatan senjata kemanusiaan sejak 10 Oktober. Hingga saat ini sedikitnya 65 warga sipil Azerbaijan tewas, dan 297 lainnya luka-luka.
Baca Juga: Hasil Survey Terbaru Pilpres AS 2020, Reuter Polling: Ini Posisi Sampai 29 Oktober 2020
Hubungan antara dua bekas republik Soviet itu tegang sejak 1991 ketika militer Armenia menduduki Nagorno-Karabakh, wilayah Azerbaijan yang diakui secara internasional, dan tujuh wilayah yang berdekatan.
Empat resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dan dua dari Majelis Umum PBB (UNGA) serta organisasi internasional menuntut "penarikan segera, lengkap dan tanpa syarat dari pasukan pendudukan" dari wilayah Azerbaijan yang diduduki.**