Network
![Demonstran memegang plakat dan potret wanita yang terbunuh dalam beberapa tahun terakhir selama protes di Istanbul [Yasin Akgul / AFP]](https://assets.pikiran-rakyat.com/crop/0x0:0x0/703x0/webp/photo/2020/07/23/564952535.jpg)
Menurut We Will Stop Femicides Platform, sebuah kelompok hak asasi yang memantau kekerasan terhadap perempuan, setidaknya 474 perempuan dibunuh pada tahun 2019, kebanyakan dari mereka oleh mantan atau mantan mitra, anggota keluarga, atau laki-laki yang tidak terkait yang menginginkan hubungan dengan mereka.
Turki adalah negara pertama yang meratifikasi kesepakatan Dewan Eropa 2011, bernama Konvensi Istanbul, tentang pencegahan dan pemberantasan kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga.
Turki juga mengadopsi undang-undang pada 2012 untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan. Namun, jumlah perempuan yang terbunuh telah meningkat lebih dari dua kali lipat sejak itu, dengan kelompok-kelompok HAM menyalahkan kecenderungan kegagalan pemerintah untuk mengimplementasikan konvensi dan undang-undang.
Baca Juga: Update Corona Dunia per 23 Juli 2020, Kasus Positif Tembus 15 Juta Lebih, Indonesia Kalahkan China
Bagian konservatif dalam media Turki dan kelompok sosial telah melobi Ankara untuk menarik diri dari Konvensi Istanbul, dengan alasan itu memiliki pengaruh negatif pada nilai-nilai keluarga Turki.
Berbicara di sebuah rapat umum di Istanbul yang menyerukan diakhirinya kekerasan terhadap perempuan, Fidan Ataselim, sekretaris jenderal We Will Stop Femicides Platform, mengatakan protes mereka akan berlanjut sampai pihak berwenang mendengar suara mereka.
"Kami membawa spanduk untuk seorang wanita yang tidak kami kenal. Sudah cukup sekarang. Kami ingin hidup," katanya pada hari Selasa, menuntut pemerintah mengimplementasikan Konvensi Istanbul dengan lebih baik.
Baca Juga: Ratusan PPDP Diganti Setelah Reaktif Rapid Test Covid-19
"Solusinya jelas. Buka dan baca Konvensi Istanbul," tambah Ataselim.
"Kesedihan putri kami Pinar Gultekin, yang dibunuh di Mugla, telah menembus hati kami. Kehidupan lain telah hilang," Zehra Zumrut Selcuk, menteri keluarga Turki, pekerja dan layanan sosial, mengatakan dalam sebuah tweet. Dia menambahkan pemerintah akan "campur tangan dalam kasus ini untuk mengikuti proses peradilan sehingga si pembunuh akan mendapatkan hukuman sekeras mungkin".
