Network
Di Yerusalem Timur, 24 bangunan dihancurkan bulan lalu, setengahnya oleh pemiliknya menyusul dikeluarkannya perintah pembongkaran oleh pemerintah kota Yerusalem.
Status "tempat tinggal permanen" dipertahankan selama warga Palestina menjaga keberadaan fisiknya di kota. Namun, dalam beberapa kasus, otoritas Israel bergerak untuk mencabut status kependudukan warga Palestina di Yerusalem Timur sebagai tindakan retribusi karena mereka adalah pembangkang politik. Pengejaran Israel terhadap aktivis Palestina sangat luas dan tidak mengecualikan faksi mana pun.
Kasus terbaru adalah Salah Hammouri yang berusia 35 tahun, seorang pengacara dan aktivis. Arye Deri, menteri dalam negeri Israel, mengatakan Salah adalah anggota Front Palestina untuk Pembebasan Palestina (PFLP). Israel melarang kelompok itu dan ingin dia keluar dari negara itu.
Dalam beberapa kasus, otoritas Israel membatalkan izin tinggal pasangan dari aktivis politik sebagai hukuman. Shadi Mtoor, seorang anggota Fatah dari Yerusalem Timur, saat ini sedang memperjuangkan kasus di pengadilan Israel untuk mempertahankan kediaman istrinya di Yerusalem Timur. Dia berasal dari Tepi Barat.
Pada tahun 2010, Israel mencabut tempat tinggal empat anggota senior Hamas di Yerusalem, tiga di antaranya terpilih menjadi anggota Parlemen Palestina pada 2006 dan satu orang yang menjabat sebagai menteri kabinet dengan alasan mereka menimbulkan bahaya bagi negara. Tiga tinggal di Ramallah sekarang dan satu dalam tahanan administratif. Sidang di Pengadilan Tinggi Israel dijadwalkan pada 26 Oktober.
Dalam beberapa kasus, Israel tidak mengeluarkan ID residensi untuk anak yang ayahnya berasal dari Yerusalem dan ibunya dari Tepi Barat.
Baca Juga: Disebut Tak Bayar Pajak Penghasilan dalam 10 dari 15 Tahun Terakhir, Donald Trump: Itu Berita Palsu
Hukum internasional secara eksplisit mengutuk pemindahan paksa warga sipil.
“Pada akhirnya keputusan kami adalah tetap tinggal di kota ini,” kata Hammouri.
Pada awal September, dia dipanggil oleh polisi Israel dan diberitahu tentang niat menteri dalam negeri Israel untuk mencabut tempat tinggalnya di Yerusalem.
"Saya diberi tahu bahwa saya membahayakan negara dan bahwa saya termasuk dalam Front Populer untuk Pembebasan Palestina," kata Hammouri.
