Network
Dia meminta Parlemen untuk "secara kreatif menemukan keseimbangan" antara pandangan yang bersaing.
Para pengunjuk rasa percaya Prayut mempertahankan kekuasaan secara tidak adil dalam pemilihan tahun lalu karena undang-undang diubah untuk mendukung partai pro-militer.
Para pengunjuk rasa juga mengatakan konstitusi, yang ditulis dan diberlakukan di bawah pemerintahan militer, tidak demokratis.
Baca Juga: Tak Ada Kenaikan, Menaker Terbitkan SE Upah Minimum Tahun 2021
Para pengunjuk rasa menganggap tanggapan pemerintah tidak tulus, mengingat agenda sidang non-voting DPR tidak memasukkan keprihatinan para pengunjuk rasa tetapi justru menyamarkan kritik terhadap protes itu sendiri.
Poin-poin diskusi yang dirilis oleh pemerintah Prayut menyangkut risiko penyebaran COVID-19 dalam aksi unjuk rasa, dugaan gangguan iring-iringan mobil kerajaan oleh kerumunan kecil awal bulan ini, pertemuan ilegal, dan penghancuran gambar keluarga kerajaan.**
