MANTRA SUKABUMI - Video Kepala Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi viral di media sosial Facebook.
Dalam video yang diunggah akun Panji Purnama, Kades Ciwaru melontarkan kekecewaannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ia menyebutkan banyak pendamping penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mempolitisir bantuan tersebut, sehingga bantuan tidak tepat sasaran.
Diketahui Kades Ciwaru bernama Taopik Guntur Rochmi mengungkapkan dalam video viral tersebut, ia meminta pemerintah mendata ulang penerima bantuan PKH, karena kedapatan penerima dengan nomer induk kependudukan (NIK) ganda dengan nama yang sama.
"Kalau memang segala bantuan yang ada dikucurkan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, kabupaten terhadap masyarakat dibawah masyarakat desa mau tepat sasaran ini harus diperbaiki," kata Taopik dalam potongan video viral tersebut seperti dilihat mantrasukabumi.com, Kamis (23/4/2020).
Baca Juga: SE Bupati Sukabumi Jelang Ramadan, Sahur di Rumah, THR Berikan Seminggu Sebelum Lebaran
"Biarkan suara kebenaran itu menggelegar demi kebaikan dan kebenaran sebuah perogram yang hari ini kita tahu dan jangan tutup mata, tutup telinga bahwa program PKH, BNPT sudah jadi ranah program bisnis yang dilakukan para oknum-oknum tertentu yang bertugas mengurusi perogram tersebut, termasuk didalam sudah banyak oknum pendamping PKH banyak terlibat didalam bisnis perogram tersebut. Mereka tidak amanah menjalankan pekerjaannya, semestinya mereka yang harus mendampingi, mendidik masyarakat dalam pelaksanaan program ini, tapi malah mereka banyak membodohi, membohongi, menakuti masyarakat penerima program ini dibantu oleh oknum-oknum ketua kelompoknya, semestinya mereka bertugas memvalidasi, memverifikasi dan akurasi data kebenaran dan lain sebagainya kaitan dengan data penerima PKH," ungkap Taopik saat dihubungi mantrasukabumi.com melalui pesan singkat, Kamis (23/4/2020).
"Hari ini suka tidak suka, senang tidak senang kebobrokan dan ketidak benaran dari sebuah pekerjaan itu harus sama-sama diperbaiki dan dibenahi saya masih banyak punya data bagaimana dan dimana letak perkeliruan program PKH ini terjadi," ucapnya.
Taopik mengatakan, yang menjadi keluhan di Desanya, terdapat penerima bantuan ganda, bahkan yang sudah meninggal pun masih menerima bantuan. Akibatnya, Ia menyebutkan, RT/RW di Desanya menjadi sasaran amukan warga ketika terdapat warga yang berhak menerima PKH namun tidak terdata.
Baca Juga: Jangan sampai Salah Terima, Ini Cara Bedakan Bantuan Pemprov Jabar atau Bukan
"Double nama dan bantuannya yang sudah meninggal masih saja menerima bantuan tersebut, semeskinya bantuan tersebut di ambil dan diterima langsung oleh penerima, sekarang proses itu dilakukan pengkordiniran pencairan tersebut dilakukan atau di ambil oleh pendamping PKH dan ketua kelompok dengan kerja sama dengan pihak agen bank bank tertentu dan banyak lagi aturan-aturan yang dilanggar dalam proses penyaluran dana bantuan PKH tersebut. Bicara tidak tepat sasaran itu masalah yang hari ini jadi masalah yang jelas kalau data ini tidak di revisi ulang untuk diperbaiki, maka selamanya program bantuan apapun untuk masyarakat hanya akan menimbulkan kericuhan dan kegaduhan bahkan cenderung akan mengorbankan pemerintahan di bawah seperti kami dan jajaran," bebernya.
Taopik meminta, Presiden Jokowi merevisi ulang data penerima bantuan dengan data yang lebih valid dan akurat sesuai data dari tingkat bawah mulai dari RT, RW dan Desa.
"Harapan kami semoga bapak Presiden sebagai pemangku kebijakan dari perogram ini bisa merevisi ulang data penerima bantuan tersebut dengan data lebih valid dan akurat sesuai kenyataan yang ada hari ini," harapnya.**