MANTRA SUKABUMI - Puluhan Kepala Desa yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sukabumi dan Pemerintah Propinsi Jawa Barat terkait adanya pengurangan kuota Bantuan Sosial (Bansos) Provinsi Jawa Barat Tahap II ke sejumlah desa di Kabupaten Sukabumi, Kamis, 16 Juli 2020.
Informasi dihimpun, pertemua tersebut di adakan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi yang dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi Iyos Somantri, Perwakilan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Marlini, dan puluhan Kepala Desa.
Baca Juga: Dalih Kerugian, China Nekat akan Membuka Kembali Bioskop pada Minggu Depan Ditengah Pandemi Corona
Baca Juga: 6 Kecamatan di Sulawesi Selatan Dilanda Banjir Bandang, Korban Sementara Sebanyak 23 Orang
Diungkapkan perwakilan Apdesi Sukabumi, Ojang Apandi pihaknya mempertanyakan alasan pemerintah mengurangi kuota penerima Bantuan Sosial (Bansos) Propinsi Jawa Barat.
“Sebelumnya kita sepakat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengurangi beban masyarakat, meakipun saat itu muncul pro kontra, namun karena kami melihat masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan apapun dari pemerintah, akhirnya sepakat, tapi kenapa tiba-tiba malah dikurangi,” ungkapnya.
Ojang juga mempertanyakan statement Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang pernah menyatakan akan menggelontorkan bantuan untuk seluruh warga di Jawa Barat, tapi faktanya malah kuota dikurangi.
Baca Juga: Physical Distancing Ala Polres Sukabumi untuk Pengendara di Jalan Raya
Baca Juga: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Beberapa Harga Sembako Alami Penurunan Harga
“Kita masih ingat dengan jelas Gubernur Jawa Barat mengatakan bahwa tidak boleh ada warga Jawa Barat yang kelaparan saat Pandemi ini, tapi sekarang kuota malah dikurangi. Oleh karena itu, kami memberikan waktu satu pekan agar kuota yang dikurangi dikembalikan, jika tidak kami (APDESI) akan mendatangi Pemerintah Provinsi Jawa barat,” bebernya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi Iyos Somantri mengatakan, pihaknya akan segera menyampaikan aspirasi para kepala desa secepatnya tersebut.
“Saya sudah minta Kadinsos agar data tersebut sudah masuk ke provinsi besok. Data yang 25 ribu itu sudah ada di Dinas Sosial tinggal diainkronkan kembali datanya dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat,” pungkasnya.**