Network
MANTRA SUKABUMI - Sampaikan 3 point tuntutan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan Pemuda OKP Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) datangi gedung DPRD Kabupaten Sukabumi.
LSM, OKP, dan Ormas mendatangi gedung DPRD Kabupaten Sukabumi yang terletak di jalan Komplek Perkantoran Jajaway, Desa Citepus.
Penyampaian 3 point tuntutan yang disampaikan oleh massa yang terdiri dari LSM, OKP, dan Ormas tersebut, dipimpin oleh Hakim Adorana sebagai ketua umum DPP LSM Gapura Kabupaten Sukabumi.
Baca Juga: Survei SnapCart Membuktikan: Ini E-Commerce Terbaik Indonesia Tahun 2021
Inilah beberapa tuntutan yakni yang paling disoroti tiga point yang harus di sepakati dan ditantangani ketua DPRD Kabupaten Sukabumi.
Adapun tiga tuntutan tersebut yakni membentuk panitia khusus (Pansus) DPRD khusus CSR TJL di Kabupaten Sukabumi, merevisi peraturan Daerah nomor 6 tahun 2014 tentang CSR TJSL, merevisi struktural forum CSR TJSL berikut tim fasilitatornya.
"Sambutan dari ketua DPRD cukup pro terhadap kepentingan masyarakat, segala tuntutan kami dijawab, sebagai lembaga legislator cukup sangat berpihak kepada kepentingan masyarakat pernyataan itu cukup puas bagi kami," ujar komando aksi Hakim Adonara, Rabu 8 Desember 2021.
Menurur Hakim, jika tiga tuntutan yang sudah di tandatangani oleh ketua DPRD tersebut tidak direalisasikan, pihaknya akan datang kembali datang mengepung gedung DPRD dengan masa yang lebih besar dan banyak.
"Tenggang waktu batas minimal yang kita sampaikan minimal 3 bulan kedepan terhitumg dari kesepakatan ini ditanda tangan tadi," jelasnya.
Sementara itu, ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukamagara mengungkapkan, bahwa tuntutan yang di sampaikan oleh massa gabungan okp, ormas dan LSM menurutnya seperti gayung bersambut, pasalnya sejak jauh jauh hari DPRD sudah berencana mengagendakan merevisi perda tentang CSR di Kabupaten Sukabumi.
"Kelihatannya yang dilakukan aksi hari ini salah satu aspirasi yang ingin disampaikan langsung ke ketua DPRD, saya mempunyai tugas yaitu menyerap dan melaksanakan, aspirasi yang saya dengar yang tadi disampaikan, yang paling krusial adalah mengenai CSR," ungkapnya.
Baca Juga: Marak Rokok Ilegal, Tim Gabungan Razia Toko di Palabuhanratu Sukabumi
"Jadi CSR ini memang sebetulnya gayung bersambut, memang betul DPRD pun juga di 2022, kita ingin merevisi perda SCR jadi apa yang disampaikan pun juga gayung bersambut dengan kinerja kami, Insya allah tadi yang disampaikan dan saya berani menandatangi sebuah kesepakatan dikarenakan memang sudah diagendakan untuk tahun 2022," bebernya.
Namun begitu, lanjut Yudha sebagai ketua DPRD tidak bisa mengambil keputusan sepihak karena ada mekanisme yang harus ditempuh yakni melalui rapat rapat dengan Badan Musyawarah dan fraksi fraksi.
"Insya allah saya butuh doanya, karena di DPRD melalui mekanisme, kita ini kan kolektif kolegial tidak bisa mengambil secara absolut, perlu adanya rapat rapat dengan seluruh fraksi, supaya nantinya ini dipandang penting, dipandang perlu sudah ada aspirasi dan lain lain saya rasa gak sulit," terangnya.
"Kelihatannya sudah sangat dirindukan oleh masyarakat di karenakan memang CSR ini banyak yang menyampaikan bahwa tidak tepat sasaran dan tepat guna, makanya perlu di revisi dan perlu analisa analisa yang betul betul baik sehingga bisa membantu pembangunan di Kabupaten Sukabumi," imbuhnya.
Yudha menegaskan, untuk itu semua tuntutan tersebut akan menjadi prioritas DPRD ditahun tahun 2022, karena ada beberapa perda yang saat ini digodok dan bisa dilahirkan salah satunya perda pesantren.
"Pastinya di tahun 2022 banyak mekanisme, kita berharap bisa lahir perda CSR revisi yang baru, secepatnya targetnya karena memang rapat awal nya di bamus jadi dirapat itu ditentukan scedulenya," tandasnya.***
