Network
Baca Juga: Jangan sampai Salah Terima, Ini Cara Bedakan Bantuan Pemprov Jabar atau Bukan
"Double nama dan bantuannya yang sudah meninggal masih saja menerima bantuan tersebut, semeskinya bantuan tersebut di ambil dan diterima langsung oleh penerima, sekarang proses itu dilakukan pengkordiniran pencairan tersebut dilakukan atau di ambil oleh pendamping PKH dan ketua kelompok dengan kerja sama dengan pihak agen bank bank tertentu dan banyak lagi aturan-aturan yang dilanggar dalam proses penyaluran dana bantuan PKH tersebut. Bicara tidak tepat sasaran itu masalah yang hari ini jadi masalah yang jelas kalau data ini tidak di revisi ulang untuk diperbaiki, maka selamanya program bantuan apapun untuk masyarakat hanya akan menimbulkan kericuhan dan kegaduhan bahkan cenderung akan mengorbankan pemerintahan di bawah seperti kami dan jajaran," bebernya.
Taopik meminta, Presiden Jokowi merevisi ulang data penerima bantuan dengan data yang lebih valid dan akurat sesuai data dari tingkat bawah mulai dari RT, RW dan Desa.
"Harapan kami semoga bapak Presiden sebagai pemangku kebijakan dari perogram ini bisa merevisi ulang data penerima bantuan tersebut dengan data lebih valid dan akurat sesuai kenyataan yang ada hari ini," harapnya.**
