Network
"Kita menyatakan DPRD Kabupaten Sukabumi menolak dan ketua sudah menandatangani hal itu, kami akan menindak lanjuti perihal itu, sesuai dengan perjanjian pihak DPRD mengatakan bahwa hari Senin beliau akan mengirim ataupun mengundang kawan kawan semua menemui beliau untuk pembuktian," jelasnya.
"Jika tidak terkabulkan, kami akan mengadakan aksi susulan sebesar mungkin dengan jumlah masa lebih banyak," sambungnya.
Sementara itu, Aris Gunawan koorodinator BEM Nusantara Jawa Barat, sempat merasa kecewa karena ketua DPRD telat menemui para peserta aksi, dimana sebelumnya telah terjadi gesekan antara peserta aksi dengan aparat kepolisian yang melakukan pengamanan.
"Kami cukup kecewa terhadap kejadian aksi tadi, karena kita harus di gesekan dulu dengan aparat sehingga mereka ketua DPRD baru datang. Tadi kita dari jam 2 sudah menunggu mereka tapi mereka datangnya sore hari, penyesalan bagi kami masa aksi yang hadir di gedung dewan ini," timpalnya.
Aris menjelaskan polemik yang hari ini terjadi persoalan RKUHP, mengenai poin poin yang bermasalah, hal itu perlu DPRD Kabupaten Sukabumi mengawal proses pengesahannya untuk sampai ke pusat.
"Karena ini menjadi salah satu pasal pasal yang masih kontroversial dikalangan publik. Pasal pasal yang diajukan oleh pemerintah ada 14 pasal yang sedang ramai, banyak pasal pasal yang belum tercantumkan," jelasnya.
"Sehingga ini menjadi salah satu rekomendasi dari mahasiswa Sukabumi untuk mendorong persoalan pasal pasal ini yang sedang bermasalah. Dan ini perlu didorong dan diperhatikan juga oleh pemerintah dan juga DPRD Kabupaten Sukabumi," terangnya.
Baca Juga: Resmikan Masjid Jami di Cijengkol Caringin Sukabumi, Bupati Sukabumi Bicara Budaya Gotong Royong
Dilokasi yang sama ketua DPRD Kabupaten Sukabumi menyatakan bahwa kedatangannya yang terlambat menemui para peserta aksi karena harus menghadiri sejumlah kegiatan.
"Iya tadi mahasiswa menyampaikan aksinya perihal mengenai RKUHP, perihal salah satunya ada point yang mengenai kritik terhadap presiden dan lain lain," ucap Yudha.
