MANTRA SUKABUMI - Ekonom senior Emil Salim memberikan saran kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pengganti Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Emil menyarankan Presiden Jokowi untuk mengangkat Menteri Kelautan dan Perikanan baru bukan berasal dari partai politik.
Namun tokoh yang paham terkait pengelolaan laut lestari yang menopang hasil kerja nelayan Indonesia.
Baca Juga: Mengejutkan, Ferdinand Minta Mantan Panglima TNI Ini Jangan Pecah Belah TNI, Ada Apa?
Baca Juga: Fahri Hamzah Buat Pernyataan Mengejutkan Terkait Penangkapan Edhy Prabowo
"Jika isi laut tropis kepulauan kita terkaya di dunia tetapi nelayannya miskin, bisakah Bapak Presiden mengangkat tokoh yg faham kelola laut lestari ditopang hasil kerja nelayan kita yg trampil berkat dedikasi & pimpinan Menteri KP baru yg bukan dari Parpol?," tulis Emil melalui akun Twitter miliknya dikutip mantrasukabumi.com pada Jumat, 27 November 2020.
Menurut Emil Salim, Indonesia nemiliki laut yang sangat luas, namun nelayannya banyak yang miskin.
Karena itu ia meminta pemerintah untuk fokus mendidik nelayan mengembangkan benur di Indonesia daripada mengekspor ke negara lain.
Baca Juga: TNI dan FPI Akhirnya Berdamai Terkait Baliho Habib Rizieq, Mantan Ketua MPR: Beginilah Seharusnya
Emil mengatakan, kebijakan ekspor hanya akan membuat makmur negara lain di atas penderitaan nelayan Indonesia.
"Laut RI luas & kaya tapi nelayannya banyak lagi miskin. Bisakah Pemerintah mendidik nelayan kita kembangkan benur jadi lobster yg tinggi harganya ketimbang ekspor benur ke Vietnam bikin makmur orang2 partai negeri di atas derita kemiskinan rakyat nelayan?," lanjutnya.
Emil juga menyoroti pembahasan yang saat ini gencar di televisi tentang Menteri Kelautan dan Perikanan.
Baca Juga: Kabar Buruk, Habib Rizieq Dirawat di Rumah Sakit, Sakit Apa?
Namun lanjut Emil, justru yang luput dari perhatian adalah sebab nelayan miskin akibat hasil tangkap serta teknologi yang digunakan.
"Banyak diskusi televisi malam ini ttg Menteri KP dari berbagai sudut. Yg luput perhatian: tanggapi sebab nelayan miskin akibat hasil tangkap bergantung pd cuaca dan perlu teknologi serta bimbingan Negara utk atasi ketertinggalan kita dgn nelayan Vietnam," pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, KPK menangkap Edhy Prabowo dan beberapa orang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, pada Rabu, 25 November 2020 dini hari.
Baca Juga: Mengejutkan, Polda Jabar Sebut Habib Rizieq Bisa Jadi Tersangka, Ini Alasannya
Dalam perkembangannya, KPK menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka penerima suap dalam kasus perizinan tambak, usaha dan/atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.
KPK juga menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Sebagai penerima, yakni Edhy Prabowo (EP), Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Safri (SAF), Andreu Pribadi Misata (APM), pengurus PT ACK, Siswadi (SWD), staf Edhy Prabowo, Ainul Faqih (AF), dan Amiril Mukminin (AM).
Sedangkan sebagai pemberi, yaitu Direktur PT DPP, Suharjito (SJT).**