MANTRA SUKABUMI - PA 212 menyelenggarakan aksi 1812 guna menuntut keadilan bagi Imam Besar FPI yakni Habib Rizieq Shihab, Kemarin Jum'at 18 Desember 2020.
Dalam hal ini, Rocky Gerung ikut mengomentari pemerintah yang berupaya menghalangi terjadi aksi di sekitaran Istana Merdeka ini.
Dia menghubungkannya dengan Covid-19 yang menjadi alasan utama pemerintah tidak mengizinkan.
Baca Juga: Kemarin Ucapkan Bela Sungkawa ILC, Hari Ini Fadli Zon Puji Presiden Rusia Vladimir Putin
Baca Juga: Kampanye ShopeePay Rp1 Cetak Rekor Baru, Lebih dari 100.000 Voucher Terjual pada 12 Menit Pertama
Ya angka Covid-19 tinggi tapi angka cemas lebih tinggi," ujar Rocky Gerung seperti dikutip mantrasukabumi.com dari Kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Sabtu 19 Desember 2020 Dengan Judul Percuma Saja Cegah Aksi 1812, Rakyat Sudah Tidak Percaya.
Rocky Gerung kemudian menyinggung ketidakadilan yang selama ini kata dia tidak didapatkan oleh Habib Rizieq Shihab.
Menurut Rocky Gerung, dari aksi 1812 yang perlu diperhatikan bukan lagi masalah Covid-19, tetapi lebih pada keadilan Habib Rizieq sebagaimana dituntut banyak orang.
Bahkan, Rocky Gerung mengklaim rakyat secara batin mendukung upaya penegakan keadilan Habib Rizieq.
"Harus kita lihat alasan kekuasaan, memeang ada soal Covid-19 tapi dari awal kita mengerti intensif untuk mempersoalkan ketidakadilan Habib Rizieq oleh teman-teman FPI itu didukung secara batin oleh rakyat," terang Rocky Gerung.
Rocky Gerung menuturkan, bisa saja pemerintah mencegah datangnya massa aksi 1812. Akan tetapi, dengan tegas dia mengatakan pemerintah tidak bisa menghindari hadirnya tuntutan keadilan.
Baca Juga: Demo 1812 Politisi Partai PDI Perjuangan Minta Tolong pada Polisi, Dewi Tanjung: Tindak Secara Hukum
Baca Juga: Tak Hanya Picu Kanker Payudara, Ternyata Inilah 5 Bahaya Main HP di Tempat Gelap
"Jadi yang bisa dicegah adalah hadirnya manusia di Monas, bukan hadirnya tuntutan keadilan. Itu orang bisa cari cara lain mengepung kekuasaan untuk online. Berkumpul tidaknya bukan soal orang, tapi pengertian baru soal ketidakadilan. Secara etis masyarakat menganggap ditutup tdk akan menghalangi kita masuk lewat online," terang Rocky Gerung.
Kemudian Rocky Gerung menyindir pemerintah yang mengundang tenaga Brimob. Dia membenturkannya dengan instruksi Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut kuota kerja dari rumah sebesar 75 persen.
"Sebetulnya tau ada mobilisasi massa maka kekuasaan memobilisasi Brimob. Sekarang kenapa kok brimob boleh masuk Jakarta padahal ada Covid-19?" tandas Rocky Gerung.***