MANTRA SUKABUMI – Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berikan penjelasan mengenai dugaan pengambilalihan paksa posisi pimpinan Partai Demokrat.
Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan bahwa 10 hari yang lalu pihaknya mendapat laporan dan aduan dari pimpinan dan kader Partai Demokrat dari tingkat pusat hingga daerah mengenai upaya ambilalih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat.
AHY mengungkapkan bahwa gerakan tersebut dimotori oleh gabungan sejumlah pihak, yang diantaranya adalah kader dan mantan kader Partai Demokrat, serta satu pihak eksternal atau diluar partai, dan merupakan pejabat pemerintahan pusat.
Baca Juga: Brand Lokal Favorit Masyarakat Kini Hadir Jadi Merchant Baru ShopeePay
Selain itu, AHY juga mengungkapkan bahwa manuver politik tersebut dilakukan oleh 6 orang itu secara sistematis.
“Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 orang. Terdiri dari satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu,” beber AHY.
“Sedangkan yang non kader Partai, orang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi nya kepada Presiden Joko Widodo,” jelasnya, seperti dilihat mantrasukabumi.com dari siaran langsung di kanal YouTube Agus Yudhoyono pada Senin, 01 Februari 2021.
Pria yang kini menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat tersebut mengungkapkan, pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada pihaknya merasa tidak nyaman, dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketua Umum Partai Demokrat.
Baca Juga: Ditanya Soal Wasiat Mbah Moen Tentang Habib Rizieq, Nusron Wahid Ungkap Hal Penting Ini
Lebih lanjut, AHY menuturkan bahwa ajakan dan permintaan dukungan penggantian paksa Ketua Umum Partai Demokrat itu dilakukan melalui telepon dan pertemuan langsung.
“Dalam komunikasi mereka, pengambil alihan posisi Ketua Umum Partai Demokrat akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang,” jelasnya.
“Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketua Umum Partai Demokrat yang sah, adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB),” sambung AHY.
Disampaikan oleh AHY bahwa berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, untuk memenuhi syarat dilaksanakannya KLB pelaku gerakan upaya paksa ambil alih kepemimpinan Partai Demokrat tersebut menargetkan 360 orang para pemegang suara.
Baca Juga: Bocoran Sinopsis Buku Harian Seorang Istri 1 Januari 2021, Akankah Masa Lalu Alya Terungkap?
Selain itu, AHY juga menyebut bahwa 360 orang pemegang suara tersebut harus diajak dan dipengaruhi dengan imbalan uang, yang menurutnya dalam jumlah yang besar.
“Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses, karena mereka mengklaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya,” pungkas AHY.***