MANTRA SUKABUMI - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) minta perlindungan hukum kepada pemerintah untuk menghentikan tindakan inkonstitusional seperti Kongres Luar Biasa (KLB).
Jajaran yang diminta AHY untuk menghentikan KLB itu seperti Menko Polhukam, Kapolri, dan Menkumham.
Menurut AHY, KLB itu dilaksanakan melanggar AD/ART Partai Demokrat yang sah, sehingga kegiatan tersebut patut dihentikan.
Baca Juga: ShopeePay Mantul Sale Ajak Masyarakat Lebih Cuan di Momen Gajian
Baca Juga: Tanggapi KLB di Sumut, Rocky Gerung: Ambisi Ganti Kepemimpinan Demokrat Berlangsung Disana
"Atas dasar itu semua, Partai Demokrat memohon agar pihak terkait mencegah serta menghentikan penyelenggaraan KLB yang ilegal ini," terang AHY sepeti dikutip mantrasukabumi.com dari ANTARA pada Jumat, 5 Maret 2021.
AHY meminta kepada seluruh kader Partai Demokrat agar menjaga diri untuk tetap dalam koridor hukum.
AHY mengakui hingga saat ini kader yang berada di setiap daerah sudah geram dengan adanya aksi KLB ilegal itu.
Maka dari itu Partai Demokrat sudah melayangkan surat resmi untuk perlindungan hukum dan pencegahan pada pemerintah.
Baca Juga: Kabar Terkini KLB di Deli Serdang, Andi Arief: Saya Sudah Ingatkan Mahfud MD
Serut tersebut diberikan dengan tanda tangan Ketua AHY dan Sekjen Teuku Riefky Harsya.
"Untuk itu Partai Demokrat memohon perlindungan hukum pada pemerintah," terangnya
"Isi surat tersebut dikirimkan ke Mahfud Md, Kapolri Jenderal Listyo Sigit, dan Yasonna Laoly," tuturnya.
Saat ini para pendiri Partai Demokrat tengah memperlangsungkan Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumatera Utara.
Baca Juga: Puluhan Kader Partai Demokrat Jaga Kediaman SBY dan AHY, Andi Arief Sebut Moeldoko Pakai Jurus Nekat
Baca Juga: Moeldoko Gunakan Jurus Nekad, Puluhan Kader Siaga di Kediaman SBY dan AHY Jaga Keselamatan Keduanya
Salah satu sosok yang telah digadang-gadang yang cocok untuk menggantikan posisi AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat adalah Moeldoko.
KLB ini harus dilaksanakan karena sebian pendiri Parati Demokrat mengaku tidak sesuai dengan kepemimpinan AHY. Mereka merasa AHY tidak tegas dalam menyikapi sebuah masalah.
KLB itu tetap dilaksanakan oleh para petinggi itu. Walaupun mendapatkan penolakan dari berbagai unsur partai.***