MANTRA SUKABUMI - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Ghufron, mengatakan KPK telah memantau dengan ketat proyek-proyek pemerintah sejak pandemi dimulai.
Semua kementerian dan lembaga wajib berkonsultasi dengan KPK terkait program strategis dan program bantuan yang melibatkan uang dalam jumlah besar.
KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mencermati program bantuan sosial masing-masing kementerian.
Baca Juga: Kamu Senang Shopping? Coba Cari Tahu Tipe yang Manakah Kamu
“Sebuah kementerian dapat mengklaim telah mendistribusikan bantuan kepada 10 juta orang. Kami ingin melihat siapa 10 juta itu,” kata Nurul Ghufron. Seperti dikutip mantrasukabumi.com dari channelnewsasia.com, Selasa, 9 Maret 2021.
“Kami mencermati setiap program, memastikan bahwa dilakukan untuk alasan yang benar, dengan target penerima yang jelas, tujuan dan prosedur yang jelas dan terukur sehingga tidak ada manipulasi atau penyalahgunaan,” lanjutnya.
Nurul Ghufron mengatakan, KPK telah meminta beberapa kementerian untuk meninjau kembali program-program yang dianggap rawan manipulasi dan korupsi.
Komisi juga telah menugaskan beberapa pejabatnya untuk mengawasi pelaksanaan berbagai program pemerintah.
“Kami telah melakukan semua yang kami bisa untuk meminimalkan risiko korupsi dan memantau pelaksanaan program. Meski begitu, masih ada orang yang cukup berani untuk tetap melakukan tindak pidana korupsi, '' ujarnya saat ditanya perihal kasus Batubara.
Saat terjadi tindak pidana korupsi, KPK tidak akan lagi menurunkan pengawas pencegahan korupsi kita.
“Kami akan mengerahkan penyelidik kriminal kami. Kami telah menjelaskan risikonya. Kami telah mengingatkan mereka tentang hukum. Kalau mereka melanggar hukum, kami akan tangkap,” tandasnya.***