MANTRA SUKABUMI – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, mengutuk keras aksi brutal rezim militer Myanmar terhadap para demonstran pro-demokrasi yang menyebabkan puluhan korban tewas, luka-luka, dan penahanan ribuan orang tanpa proses hukum.
Memburuknya situasi di Myanmar sejak kudeta militer dan gelombang demonstrasi oleh rakyat pro demokrasi sudah berjalan satu bulan lebih. Namun tidak ada pihak komunitas internasional yang menunjukan langkah tegas.
BKSAP juga mendesak PBB, ASEAN, dan komunitas internasional lainnya untuk secara cepat melakukan langkah-langkah yang diperlukan.
Baca Juga: Pangdam IX Udayana dan Shopee Indonesia Bantu Tuntaskan Krisis Air Bersih di NTT
Baca Juga: Ayah Najwa Shihab: Jika Pemimpin Berbohong, Maka Pengikutnya yang Percaya pun Terkena Siksa
“Komunitas internasional terutama PBB dan ASEAN harus sigap untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar pada umumnya sebagai prioritas,” ujar Fadli, dalam pesan singkatnya, Kamis, 11 Maret 2021.
“Demikian pula repatriasi ratusan ribu warga etnis Rohingya yang diusir dengan penuh kekerasan oleh militer Myanmar,” sambungnya, seperti dikutip mantrasukabumi.com dari InfoPublik pada 12 Maret 2021.
Langkah prioritas lainnya menurut Fadli yang perlu dilakukan adalah memulihkan demokrasi dan menjaga perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan.
Ia juga mendesak rezim militer Myanmar untuk membebaskan para tahanan termasuk anggota parlemen, oposisi, jurnalis, aktivis HAM dan demokrasi serta menjamin keselamatan petugas medis dalam menyelamatkan mereka yang terdampak dalam aksi menentang kudeta.
“Dunia internasional terutama PBB dan ASEAN harus segera merumuskan cara yang sesuai dengan hukum dan norma internasional agar militer Myanmar dan pihak-pihak yang berkonflik di Myanmar dapat berdialog secara setara, yaitu dengan pembebasan tokoh-tokoh oposisi sipil terlebih dahulu,” urai Fadli.
Baca Juga: Temui Presiden Jokowi di Istana, Teddy Gusnaidi: Amien Rais Lemah dan Tidak Punya Pendirian
Baca Juga: Addie MS Sindir Amien Rais: Tuhan Tak Suka pada Orang yang Tidak Menunaikan Nazarnya
Ia menilai ASEAN lamban dalam menyikapi kudeta itu. ASEAN seharusnya lebih progresif dan dinamis dalam memaknai prinsip non-interference yang seharusnya ditempatkan dalam kerangka kewajiban negara-negara anggota ASEAN untuk menjalankan prinsip dan nilai-nilai bersama secara utuh yang termuat dalam Piagam ASEAN.
“Bersama BKSAP DPR RI saya juga mendukung penuh Pemerintah Indonesia sebagai peacemaker, problem solver, dan bridge builder dalam menyelesaikan krisis Myanmar,” ujar Fadli.
“Tentu saja itu harus dijalankan secara prudence agar tidak mengorbankan prinsip good neighborhood policy dengan tetap berkomitmen untuk menjadikan demokrasi dan HAM sebagai salah satu norma dasar pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN,” pungkasnya.***