MANTRA SUKABUMI - Tersebar pamflet deklarasi dukungan untuk Jusuf Kalla (JK) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Tercatat dalam pamflet tersebut bahwa Deklarasi dukungan akan dilaksanakan pada Senin, 22 Maret 2021 di Faramont Jakarta, Jalan Asia Afrika No.8 Gelora Bungkarno, Jakarta.
Selain itu, dalam pamflet dukungan deklarasi tersebut juga tertulis bahwa Demokrat siap untuk JK-AHY.
Baca Juga: ShopeePay Mantul Sale Ajak Masyarakat Lebih Cuan di Momen Gajian
Baca Juga: Tegas Sambil Menepuk Dada, Prabowo Subianto: Jangan Serahkan Tanah Satu Jengkal pun
Menanggapi hal itu, Ketua Bapilu Partai Demokrat, Andi Arief mengatakan bahwa pamflet tersebut Hoax.
Menurutnya, pemilihan Presiden masih jauh, partai Demokrat belum terpikir sampai kesana.
"Masih jauh pilpres, terpikirpun belum. Hoax ini," cuit Andi Arief seperti dikutip mantrasukabumi.com dari akun twitter @Andiarief__ pada Jumat, 19 Maret 2021.
Tak hanya JK dan AHY, sebagaimana diketahui sempat tersebar juga pamflet deklarasi dukungan Puan-Moeldoko.
Malah, seorang pengamat politik, M Qodari mengusulkan pasangan Jokowi dan Prabowo Subianto maju di 2024 untuk menghadapi polarisasi.
Menanggapi hal itu Jimly Asshiddiqie mempertanyakan apakah pengamat yang seperti itu yang dimaksudkan oleh Presiden Jokowi mencari muka, menampar muka dan menjerumuskan.
Baca Juga: Dianggap Artis Kemarin Sore, Mpok Alpa Dihina Raffi Ahmad Sampai Menangis
Hal itu diungkapkan langsung oleh Jimly Asshiddiqie melalui akun twitter pribadinya pada 16 Maret 2021.
"Apa pengamat politik seperti ini yg disebut oleh pak Jokowi sbg (1) mencari muka, (2) menampak muka, atau (3) mau menjerumuskan pak Jokowi???," cuit Jimly Asshiddiqie seperti dikutip mantrasukabumi.com dari akun twitter @JimlyAs pada Selasa, 16 Maret 2021.
Sebelumnnya, Jimly Asshiddiqie juga menanggapi isu penambahan masa jabatan Presiden 3 periode.
Sebagaimana diberitakan bahwa Presiden Jokowi menyatakan bahwa dirinya tidak minat untuk 3 Periode. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa ini bukan masalah minat atau tidak.
"Ini bukan soal minat dan tidak," cuit Jimly seperti dikutip mantrasukabumi.com dari akun twitter @JimlyAs pada Selasa, 16 Maret 2021.
Baca Juga: Ternyata Kolang kaling Selain Enak Dimakan, Juga Dapat Obati Nyeri pada Sendi
Baca Juga: Elit PKPI Teddy Gusnaidi Bandingkan Sidang Habib Rizieq Shihab dengan Sholat, Begini Katanya
Masalahnya kata Jimly, Undang Undang itu diatas Presiden Jokowi dan diatas siapapun yang menjabat Presiden.
Jadi mau tidak mau Presiden harus tunduk pada Undang Undang yang sudah mengatur hal itu dalam pasal 7.
"UUD di atas Presiden dan siapapun yang menjabat Presiden wajib tunduk di bawah UUD yang sudah tentukan di Pasal 7 bahwa Presiden dan Wapres memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, HANYA untuk 1 x masa jabatan," ungkapnya.
Namun menurut Jimly jika Undang Undang itu mau dirubah bisa saja.
"Kalo mau diubah bisa saja, tapi untuk Presiden yad," pungkasnya.*