MANTRA SUKABUMI - Dalam sebuah kesempatan pada bulan November 2016 Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan bahwa negara memiliki dana sebesar Rp11 ribu triliun yang tersimpan diluar negeri.
Jokowi pun mengingatkan bahwa pada 2018 akan ada keterbukaan informasi yang tidak bisa dicegah oleh negara manapun.
Menurut Presiden nantinya jumlah uang setiap orang di Indonesia akan terbuka karena merupakan aturan internasional yang sudah ditandatangani dan disepakati.
Baca Juga: Ada Diskon hingga 90% Plus Voucher, Belanja Termurah di Shopee Murah Lebay
Baca Juga: Pemerintah Ambil Alih Pengelolaan TMII, Fadli Zon: Jangan Sampai Dijual juga untuk Bayar Hutang
Menanggapi hal ini, Muhammad Said Didu tampaknya kembali menyoroti ungkapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait uang negara yang disimpan di luar negeri.
Lima tahun pun berlalu, namun hingga kini masih juga belum diungkapkan. Said didu pun lantas mendorong pemerintah agar membuka data tersebut untuk membayar utang.
“Sudah 5 tahun tapi blm dibuka datanya. Segeralah dibuka buat bayar utang,” cuit Said Didu, dikutip mantrasukabumi.com, dari akun twiternya, Kamis, 8 April 2021.
Sebagaimana diberitakan, pada bulan November 2016, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa berdasarkan data di Kementrian uang bangsa Indonesia yang disimpan di luar negeri terdapat kurang lebih Rp11 ribu triliun.
Jokowi berjanji pada tahun 2018 akan ada keteebukaan informasi yang tidak bisa dicegah oleh negara manapun.
Baca Juga: Usai Menikah, Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar Undur Bulan Madu ke Dubai, Pilih Kota ini
Baca Juga: Trailer Ikatan Cinta 8 April 2021: Ricky Minta Imbalan, Elsa Khianati Nino
Sebagai informasi, posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Januari 2021 tercatat sebesar 420,7 miliar dolar AS.
Jumlah tersebut terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar 213,6 miliar dolar AS dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 207,1 miliar dolar AS.
ULN pemerintah bulan Januari 2021, tumbuh lebih rendah mencapai 210,8 miliar dolar AS atau tumbuh 2,8 persen, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bulan Desember 2020 sebesar 3,3 persen.
Selain itu, perkembangan ULN juga didorong aliran masuk modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang meningkat, dan didukung oleh kepercayaan investor asing.
ULN pemerintah dikelola secara terukur dan berhati-hati untuk mendukung belanja prioritas pemerintah.
Baca Juga: Ikatan Cinta 8 April 2021: Rafael Curiga pada Al, Danil Berikan Jalan Baru untuk Angga
Belanja tersebut terdiri dari sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,6 persen dari total ULN pemerintah).
Sementara di sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,1 persen), sektor jasa pendidikan (16,2 persen), sektor konstruksi (15,2 persen), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (13,0 persen).
Kemudian ULN swasta turut tumbuh melambat dibandingkan bulan sebelumnya, pada akhir Januari 2021 tercatat 2,3 persen, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 3,8 persen.***