Persoalkan Ekonomi Bangsa, PKS Sebut Pemerintah Semakin Gak Jelas, Andi Arief: Tak Bisa Paksa Presiden

21 April 2021, 11:41 WIB
Andi Arief Politisi Demokrat. /Twitter.com/@andiarief_/

MANTRA SUKABUMI - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengungkapkan peran pemerintah semakin tidak jelas.

Hal itu diungkapkan Mardani Ali Sera, mengingat pemerintah sudah keliru dalam melakukan segala kebijakannya. 

Menurut Mardani, persoalan serius bangsa Indonesia adalah Korupsi dan Ekonomi yang harus dibenahi. 

Baca Juga: Ada Diskon hingga 90% Plus Voucher, Belanja Termurah di Shopee Murah Lebay

Baca Juga: Reaksi Cowok Rusia Lihat Foto Aurel Hermansyah: Saya Kaget Melihatnya

"Masalah bangsa saat ini Korupsi, Utang negara, Ekonomi ambruk, Pengangguran, SDM, dll," kata Mardani.

Menurutnya, itu permasalahan yang harus bisa di atasi, terutama yang berdampak pengangguran. Bukan mengotak-atik frasa agama yang akhirnya menimbulkan masalah baru.

"Kenapa yg di otak atik pemerintah "frasa Agama", Pancasila, Bahasa Indonesia dan baru2 ini menghilangkan peran Ulama NU dari sejarah," sambungnya. 

Dengan adanya hal seperti itu, lanjut Mardani, pemerintah sudah menambah masalah yang tidak jelas arahnya.

"Semakin gak jelas pemerintah," sebagaimana dikutip mantrasukabumi.com dari Twitter @MardaniAliSera pada Rabu, 21 April 2021.

Baca Juga: Diblokir Kominfo, 20 Konten Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang Resmi Ditakedown dari YouTube

Baca Juga: Pelopor Emansipasi Wanita, Berikut Sejarah Singkat Perayaan Hari Kartini 21 April

Hal serupa juga ditanggapi Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief melalui Twitter pribadinya.

Menurutnya, pemulihan ekonomi yang harus dilakukan pemerintah harus secara bertahap tidak bisa dipaksakan.

Baca Juga: TAG Konten Porno Facebook Merajalela, Berikut Cara Mudah Menghindarinya

"Pemulihan ekonomi harus bertahap, tak akan bisa pertumbuhan ekonomi dipaksa keinginan Presiden misalnya 7 %, apalagi motifnya hanya ingin sekali saja lebih baik dari Presiden sebelumnya," Katanya.

Andi berpendapat, apabila pemerintah memaksakan keinginannya tercapai dengan cara seperti tersebut, maka akan menimbulkan ancaman baru.

"Jangankan pertumbuhan lebih baik, ancaman bahaya hutang sedang menanti. Mudah2an selamat," pungkasnya.***

 

Editor: Ridho Nur Hidayatulloh

Tags

Terkini

Terpopuler