MANTRA SUKABUMI - Hilmi Firdausi ikut menanggapi desakan politisi PDIP Muchamad Nabil Haroen yang meminta pemerintah untuk mengaudit dana bantuan bagi Palestina.
Bahkan Hilmi Firdausi menyebut bukan hanya dana bantuan bagi Palestina, tapi juga seluruh dana Bansos harus diaudit secara mendalam.
Hilmi Firdausi menilai usulan politisi PDIP untuk audit bantuan bagi Palestina itu sangat baik, dan harus diterapkan untuk seluruh bantuan termasuk Bansos dari pemerintah.
Baca Juga: 20 Tahun Ditinggalkan, Rumah Mewah di Bandung Kini Kondisinya Seperti Hutan
Sebelumnya disampaikan Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Muchamad Nabil Haroen meminta pemerintah untuk mengaudit dana sosial donasi bagi Palestina.
Menurut Nabil, adanya agresi militer Israel ke Palestina membuat berbagai kalangan di Indonesia menggalang dana kemanusiaan untuk meringankan beban rakyat Palestina.
Banyak sekali lembaga dan bahkan perseorangan yang menggalang dukungan dan menghimpun dana atas nama Palestina,” kata Nabil.
“Seyogianya Pemerintah Indonesia menetapkan regulasi dan sekaligus mekanisme distribusi dana untuk Palestina, dengan melibatkan pihak terkait semisal duta besar atau wakil otoritas Palestina di Jakarta,” lanjutnya.
Menanggapi desakan politisi PDI Perjuangan ini,
Pendakwah Hilmi Firdausi menyatakan bahwa dirinya sangat setuju dengan usulan Nabil Haroen.
Akan tetapi, Hilmi juga mengingatkan bahwa tak hanya donasi Palestina yang harus diaudit melainkan segala macam bantuan yang menggunakan uang rakyat dan APBN.
“Saya setuju semua bantuan kemanusiaan diaudit, tidak hanya untuk Palestina, tapi juga untuk bantuan bencana lainnya yang berasal dari masyarakat,” cuit Hilmi Firdausi, dikutip mantrasukabumi.com, dari akun twiternya, Kamis, 27 Mei 2021.
Hilmi menambahkan, tidak hanya bantuan yang berasal dari masyarakat saja yang diaudit, tetapi bantuan yang berasal dari APBN juga harus diaudit lebih mendalam.
“Apalagi dana bantuan yang berasal dari APBN,wajib diaudit lebih mendalam,” lanjutnya.
Kemudian, Hilmi memberikan contoh bantuan yang ia maksudkan seperti dana bantuan sosial Covid-19 yang dibawahi oleh Kementrian Sosial.
“Termasuk (dana) Bansos Covid-19 yang kata PAK NB berpotensi merugikan negara ratusan T (triliun),” terangnya.
Seperti diketahui, politikus Partai PDIP Muchamad Nabil Haroen mendesak pemerintah agar melakukan audit pada aliran donasi bagi warga Palestina.
Menurut Nabil, hebohnya perseteruan antara Israel-Palestina membuat berbagai pihak bermunculan melakukan galang dana sebagai bentuk kepedulian terhadap Palestina.
Hal ini bertujuan untuk menunjukkan integritas dan transparansi pengumpul donasi sebagai bentuk pertanggung jawaban moral terhadap masyarakat yang memberikan bantuan.***