MANTRA SUKABUMI - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Gerindra kompak menolak kebijakan pemerintah.
Anak buah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tersebut kompak menyerang kebijakan pemerintah yang akan menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada bahan pokok atau sembako.
Mereka berpendapat, kebijakan pemerintah yang akan menerapkan PPN pada sembako hanya akan membuat rakyat makin terpuruk.
Baca Juga: Ferdinand Hutahaean dan Muannas Alaidid Minta Diaz Hendropriyono Seret Habib Rizieq ke Ranah Hukum
Baca Juga: Arief Poyuono Sebut Ketua Komnas HAM Dulu Sering Pengajian HTI dan Timses, Ferdinand: Benarkah Ini?
Salah satunya seperti disampaikan srikandi Partai Gerindra Renny Astuti yang duduk di Komisi IV DPR RI dengan meminta pemerintah mengkaji ulang rencana pengenaan PPN bagi sembako.
Renny menyayangkan sikap pemerintah yang mengeluarkan rencana kebijakan seperti ini yang akan berakibat makin melambungnya harga bahan pangan.
"Seharusnya pemerintah membenahi fundamental regulasi perpajakan terutama dari barang impor dan konsultan asing dalam pembangunan infrastruktur, daripada harus menambah beban rakyat dengan mengenakan pajak sembako, ujar Renny dikutip mantrasukabumi.com dari akun Twitter Partai Gerindra pada Jumat, 11 Juni 2021.
Baca Juga: Sindir Haikal Hassan Sebut Anak Biologis Soeharto, Ferdinand Hutahaean: Ini Akan Ubah Sejarah Lho
Sementara itu, anak buah Prabowo Subianto yang lain Kamrussamad yang duduk Komisi XI DPR RI juga menolak dengan tegas rencana tersebut. Menurutnya daya beli masyarakat saat ini masih belum membaik dan hanya menyusahkan rakyat.
Selain kedua legislator tersebut, penolakan juga disampaikan politisi Partai Demokrat lain yakni Abdul Wachid yang duduk di Komisi VIII DPR RI, menjelaskan bahwa saat ini masyarakat masih berjibaku menghadapi pandemi COVID-19 yang belum kunjung usai serta berjuang dari himpitan ekonomi.
"Rencana tersebut hanya akan membawa masyarakat semakin terpuruk," pungkasnya.
Mereka menyatakan ketidaksetujuannya dengan rencana tersebut yang dinilai menambah beban rakyat dan hanya akan menekan daya beli di tengah usaha pemerintah melakukan perbaikan ekonomi.***