MANTRA SUKABUMI - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengkritisi wacana Pemerintah yang akan mengenakan pajak pada sembako dan sekolah.
Zulkifli Hasan mengungkapkan pajak pada properti dan mobil ditiadakan, namun kenapa sembako dan sekolah akan dikenakan pajak.
Sebagai orang nomor satu di PAN Zulkifli Hasan dengan tegas menolak wacana Pemerintah tersebut.
Baca Juga: Mahar Nikah Rizky Billar untuk Lesti Kejora Bikin Irfan Hakim Tercengang: Masya Allah
"Kalau Pajak Properti dan Mobil ditiadakan, Kenapa Sembako dan Sekolah malah dikenakan Pajak?," ujar Zulkifli Hasan sebagaimana dikutip mantrasukabumi.com dari akun resmi @Official_PAN pada 12 Juni 2021.
"Ketua Umum Zulkifli Hasan menegaskan PAN menolak kebijakan Sembako dan Sekolah kena pajak!," tulis akun PAN.
Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati buka sara terkait rencana sembako yang akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN.
Baca Juga: Waspada! Sering Ngantuk, Badan Lemas hingga Tak Bertenaga, Bisa jadi Anda Derita Penyakit Serius ini
Hal itu terdapat dalam draft RUU Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Sri Mulyani mengatakan akan menjelaskan secara lengkap soal rencana tersebut jika sudah dibahas di rapat paripurna DPR RI.
Mengenai masalah PPN, mungkin Komisi XI juga memahami kita menyampaikan RUU KUP yang sampai hari ini belum disampaikan, dibacakan di paripurna.
Pemerintah tentu dari sisi etika politik belum bisa melakukan penjelasan ke publik sebelum ini dibahas karena ini dokumen publik yang kami sampaikan pada DPR melalui Surat Presiden.
Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani saat dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, pada 10 Juni 2021.
Kemudian Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun menyayangkan adanya RUU KUP yang bocor ke masyarakat saat belum waktunya dibahas.
Sri Mulyani memastikan saat ini pemerintah masih fokus untuk pemulihan ekonomi.***