MANTRA SUKABUMI - Mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean angkat bicara terkait desakan Komnas HAM memanggil paksa Ketua KPK Firli Bahuri.
Ferdinand mempertanyakan Komnas HAM mau memanggil paksa Ketua KPK menggunakan apa. Bahkan dengan nada meledek ia mengatakan menggunakan hansip ataukah Pol PP DKI Jakarta.
Ferdinand bahkan meragukan jika Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan membantu memuluskan hal itu.
Baca Juga: Dunia Bulu Tangkis Berduka, Legenda Peraih Medali Emas Asian Games 2010 Meninggal, Selamat Jalan
Baca Juga: Inna Lillahi, Peraih Emas Olimpiade Beijing Meninggal Dunia, Mardani Ali Sera: Selamat Jalan
"Hahahaha sakit jiwa kah? Memangnya Komnas mau memaksa pake apa? Pake hansip? Minjam Satpol PP dari Gubernur Jakarta? Kalian pikir Polri akan membantu?," tulis Ferdinand seperti dikutip mantrasukabumi.com dari akun Twitter miliknya pada Selasa, 15 Juni 2021.
Dirinya menegaskan agar pihak-pihak yang mendorong hal itu untuk tidak berfikir dapat memperalat lembaga negara.
Tak hanya itu, Ferdinand juga meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk insaf.
"Jangan kalian pikir lembaga negara lain bisa diperalat untuk kebodohan dan kesewenang2an..!! Komnas HAM lbh baik insaf," lanjutnya.
Sebelumnya, Ferdinand Hutahaean juga menuding jika Komnas HAM kini makin tidak waras karena hendak mengusut prosedur TWK KPK.
Hal itu lanjut Ferdinand, menunjukkan jika Komnas HAM tidak paham tupoksi dari lembaga mereka sendiri.
"Makin lama Komnas HAM ini makin tampak tidak waras. Mengapa yang mau diusut juga prosedur TWK? Ini Komisioner sepertinya tak paham tupoksi Komnas HAM," tulis Ferdinand di akun Twitter miliknya pada Senin, 14 Juni 2021.
Ferdinand juga menuding langkah Komnas HAM tersebut merupakan subjektifitas pribadi Ketua Komnas.
Baca Juga: Diserang Ferdinand dan Guntur Romli, Hidayat Nur Wahid Beri Jawaban Menohok: Itu Bukan Hoaks
Dirinya dengan tegas mengatakan bahwa ini merupakan kesewenang-wenangan dalam memperalat negara.
"Komnas ini betul2 tampak bergerak berdasarkan subjektifitas pribadi Ketuanya. Ini kesewenang2an memperalat lembaga negara," pungkasnya.***