MANTRA SUKABUMI - Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Thajaja Purnama alias Ahok, diserang oleh politisi PAN dan Partai Demokrat.
Anggota DPR RI Komisi VI Fraksi PAN Eko Hendro Purnomo atau biasa disapa Eko Patrio mengkritisi Ahok selaku Komisaris PT Pertamina.
Menurut Eko Patrio bahwa Ahok yang menjabat sebagai Komisaris utama PT Pertamina semestinya jangan hanya bicara tentang kartu kredit saja, dan belum tentu signifikan jumlahnya bagi operasional PT Pertamina.
Baca Juga: Dituding Kambing Hitamkan Bali oleh Jerinx SID, BCL Beri Pesan Menohok: Cerdas dan Bijak
Eko Patrio menghimbau agar Ahok pikirkan cara mencegah kebakaran pada kilang minyak yang terus berulang dan merugikan seperti kebakaran di Cilacap dan Balongan beberapa waktu yang lalu.
Eko Patrio mengatakan soal kartu kredit penting, namun lebih penting Ahok berbicara perbaikan PT Pertamina secara menyeluruh.
Sementara politisi dari Partai Demokrat sekaligus juga sebagai Ketua Balitbang DPP yakni Syahrial Nasution, juga turut mengkritisi Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina.
Menurut Syahrial Nasution menyimpulkan bahwa Ahok selalu umbar urusan rumah tangga perusahaan.
Syahrial Nasution mengkritisi ulah Ahok saat meributkan fasilitas kartu kredit bagi para direksi dan dewan komisaris PT Pertamina yang sebesar masing-masing 30 Milyar rupiah.
Kemudian Syahrial Nasution mengatakan jika Ahok hendak meributkan suatu masalah harusnya yang bermutu, dan bukannya berpolitik.
Karena Syahrial Nasution menilai bahwa tindakan Ahok tersebut adalah sebagai langkah politiknya.
Selain itu Syahrial Nasution menilai Ahok yang menempati jabatan komisaris PT Pertamina masih miskin prestasi.
Kemudian Syahrial Nasution menambahkan bahwa tindakan Ahok tersebut sebagai upaya untuk menutupi kelemahan dan hal-hal besar lainnya.
Sebelumnya Ahok membongkar bahwa manajer hingga direksi dan komisaris Pertamina menerima fasilitas kartu kredit korporat yang bukan main besaran limitnya.
Ahok pun menyebut bahwa dirinya sebagai Komisaris Utama Pertamina menerima fasilitas kartu kredit korporat dengan limit hingga Rp 30 miliar.
Baca Juga: Baca Komik Korea Solo Leveling Chapter 156 Sub Indo: Tak Jadi Terbit Hari ini!
Ahok pun meminta fasilitas kartu kredit korporat bagi pejabat Pertamina ini dicabut.
Hal ini menurutnya telah disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Senin 14 Juni 2021.
Menurut Ahok pencabutan fasilitas kartu kredit korporat tersebut bertujuan untuk memudahkan perseroan dalam melakukan kontrol dan juga mencegah pemanfaatan yang tidak ada urusannya dengan perusahaan.***