MANTRA SUKABUMI - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) kecewa dengan para menteri.
Presiden Jokowi kecewa di tengah melonjaknya kasus Covid-19, justru banyak para menteri yang pergi ke luar negeri.
Hal itu disampaikan Pramono Anung saat menyampaikan pembatalan vaksin berbayar atau individu.
Baca Juga: Kritik PPKM Darurat, dr Tirta Curhat Diminta Diam Orang Dekat Pemerintah: Gitu Amat Cara Bungkamnya
Menurut Pramono Anung, Presiden Jokowi meminta agar seluruh Kementerian untuk memiliki sense of crisis dalam situasi saat ini.
Untuk itu lanjut Pramono, Presiden mengintruksikan seluruh menteri dan kepala lembaga untuk tidak bepergian ke luar negeri.
Pramono menjelaskan, menteri yang diizinkan presiden untuk bepergian ke luar negeri hanya menteri luar negeri karena sesuai bidang tugasnya.
Sementara sisanya jika hendak ke luar negeri harus minta izin langsung ke presiden.
“Yang lainnya kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapat izin langsung dari bapak presiden,” ujar Pramono Anung.
Pramono Anung juga menyampaikan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membatalkan vaksin berbayar atau individu.
Baca Juga: dr Tirta Mengaku Dibungkam Setelah Kritik PPKM Darurat Hingga Singgung Presiden Jokowi
Dalam pernyataannya, Pramono Anung mengatakan semua vaksin kini akan dilakukan secara gratis.
"Setelah mendapat masukan dan respon dari masyarakat, Presiden memberikan arahan secara tegas terkait vaksin berbayar yang rencananya akan disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut," ujar Pramono.
Pramono menjelaskan, vaksin Gotong Royong tetap mekanisme dilakukan melalui perusahaan.
"Perusahaan yang akan membayar kepada seluruh karyawan yang ada, dengan demikian, mekanisme seluruh vaksin, baik yang gotong royong maupun mekanisme yang saat ini berjalan digratiskan oleh pemerintah," lanjutnya.
Seperti diketahui sebelumnya, penolakan disuarakan berbagai kalangan terkait kebijakan vaksin berbayar.
Mereka menganggap bukti ketidakadilan dari pemerintah disaat situasi rakyat yang sedang sulit saat ini.
Baca Juga: Gubernur Jabar Ridwan Kamil Protes Penindakan PPKM: Jangan Langsung Main Denda dan Harus Manusiawi
Tak hanya dari masyarakat Indonesia, kritik juga disampaikan Kepala Unit Program Imunisasi WHO, Ann Lindstrand,.
Lindstrand mengkritik kebijakan Indonesia yang memperjualbelikan vaksin Gotong Royong.
Menurutnya, vaksin berbayar menimbulkan masalah etika dan dapat menyulitkan akses masyarakat.
Selain itu, alasan penerapan vaksin berbayar tak cukup kuat karena sudah ada kerjasama multilateral COVAX Facility yang menyalurkan vaksin gratis untuk tiap negara.***