MANTRA SUKABUMI - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Dedi Mulyadi tampaknya merasa kecewa terkait persoalan penanganan Orang Utan di Kalimantan.
Bahkan, Dedi Mulyadi pun mengaku merasa malu dan singgung pendapat pajak yang mencapai triliunan rupiah di daerah tersebut.
Kekecewaan Dedi Mulyadi bukan tanpa alasan, pasalnya NGO (Non-Governmental Organization) lembaga sosial organisasi masyarakat organisasi kepemudaan yang malah meminta bantuan untuk penanganan orang utan pada Luar Negeri.
Baca Juga: Shopee Gandeng Bintang Internasional Jackie Chan dan Joe Taslim di Iklan Shopee 9.9 Terbaru
Melalui Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan pemangku kepentingan kegiatan konservasi, Dedi Mulyadi pun langsung menyinggung keras NGO terkait persoalan tersebut.
Mantan Bupati Purwakarta itu pun menyampaikan pendapatnya dan meminta orang utan diberikan rehabilitasi tempat yang layak untuk perkembangan hidupnya.
Hal itu seperti terlihat dari video yang diunggah Dedi Mulyadi di akun instagram miliknya @dedimulyadi71 unggah pada Selasa, 14 September 2021.
“Malu rasanya NGO yang menangani orang utan harus minta bantuan luar negeri,” tulisnya seperti dikutip mantrasukabumi.com dari instagram @dedimulyadi71 pada Selasa 14 September 2021.
NGO adalah organisasi yang memiliki tujuan melayani masyarakat umum tanpa mengambil keuntungan dari setiap kegiatan yang dilakukannya.
Sama seperti namanya, NGO ini bergerak secara independen tanpa adanya campur tangan pemerintah pusat ataupun daerah.
Namun pada kesempatan ini, Dedi Mulyadi selaku anggota anggota DPRRI asal Jawa Barat memberi saran agar NGO masuk kedalam tugas RTAR nya.
Dalam video yang ia upload di instagramnya Dedi menjelaskan, NGO tidak seharusnya meminta bantuan pada luar negeri untuk menangani orang utan asli Kalimantan milik habitat Indonesia.
Hal itu bukan tanpa alasan, karena Kalimantan banyak menghasilkan pendapatan dari Sumber Daya Alamnya.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Singgung Tugas NGO Soal Penanganan Orang Utan: Wajar Kalau Sering Teriak
Pendapatan itu berasal dari penebangan dan penjualan kayu, batu bara, perkebunan kelapa sawit dan lain-lain yang menghasilkan mencapai triliunan rupiah.
“Masa sih dari sekian triliun negara yang dapat penghasilan pajak dan bukan pajak dari pengelolaan hutan ini termasuk didalamnya hutan tanaman industri masa kita nggak bisa nyisihin untuk melindungi kehidupan yang punya tempat," Kata Dedi.
"Wajar kalau kita sering teriak berpihak pada pribumi ya wajar kalau nanti uangnya disisihkan untuk membantu merehabilitasi pribumi," lanjutnya,
"Bila perlu dimasukkan di kementerian PUPR program rehabilitasi rumah rakyat miskin kan ada toh, nanti ada program rehabilitasi rumah Orang Utan bisa, kenapa kita tidak bisa melakukan itu nanti harus kita dorong," sambungnya.
Menurut Dedi, pendapatan kita dari Kalimantan cukup besar, maka alangkah malunya kita kalau mengurus orang utan yang asli Kalimantan, harus mengemis ke orang lain atau minta sumbangan.
Tak hanya itu, Dedi kemudian juga singgung orang kaya yang sering ke luar negeri setelah mendapatkan hasil dari Kalimantan.
Mereka itu seharusnya memberikan perhatian kepada orang utan. Mereka jangan menikmati hasil hutannya saja, tanpa mau bertanggungjawab kepada penduduk asli hutan Kalimantan.
Sebelumnya, dalam rapat antara Komisi IV DPR RI dengan Pemangku Kepentingan Kegiatan Konservasi antara terungkap keinginan NGO yang biasa menangangi orang utan di Kalimantan, untuk meminta bantuan ke luar negeri.***