MANTRA SUKABUMI - Pada tanggal 7 September 2023, kerusuhan terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.
Kerusuhan ini melibatkan warga setempat dan aparat gabungan dari Polri, TNI, Ditpam Badan Pengusahaan (BP) Batam, dan Satpol PP.
Kerusuhan ini dipicu oleh penolakan warga terhadap rencana pembangunan kawasan ekonomi Rempang Eco City.
Baca Juga: Sinopsis Chicken Run: Dawn of the Nugget, Kembalinya Para Ayam Pintar untuk Unjuk Gigi
Proyek ini akan menelan lahan seluas 1.100 hektar di Pulau Rempang, yang merupakan kampung adat masyarakat Melayu.
Warga menolak pembangunan proyek ini karena khawatir akan berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat setempat.
Mereka khawatir akan terjadi kerusakan lingkungan, seperti pencemaran air dan udara, serta hilangnya lahan pertanian dan hutan.
Selain itu, mereka juga khawatir akan terjadi ketimpangan sosial, karena hanya segelintir orang yang akan diuntungkan dari proyek ini.
Pada hari kejadian, aparat gabungan tiba di lokasi untuk melakukan pengukuran lahan yang akan dibangun.
Kedatangan aparat ini memicu kemarahan warga, yang kemudian melakukan aksi demonstrasi.
Aksi demonstrasi ini kemudian berujung pada bentrokan antara warga dan aparat. Warga melempari aparat dengan batu dan kayu, sementara aparat membalas dengan menembakkan gas air mata dan peluru karet.
Bentrokan ini berlangsung selama beberapa jam dan menyebabkan sejumlah korban. Sebanyak 17 warga dan 16 aparat mengalami luka-luka.
Selain itu, sejumlah fasilitas umum, seperti pos polisi dan rumah warga, juga mengalami kerusakan.
Baca Juga: Menyambut Hari Jadi Ke 15 Google Chrome Akan Memberikan Desain Tampilan Baru! Simak Disini
Akibat kerusuhan ini, proses pembangunan Rempang Eco City tertunda. BP Batam menyatakan akan melakukan dialog dengan warga untuk mencari solusi yang dapat diterima kedua belah pihak.
Penyebab Kerusuhan
Kerusuhan di Pulau Rempang merupakan puncak dari konflik antara warga dan pemerintah terkait rencana pembangunan Rempang Eco City. Konflik ini telah berlangsung selama beberapa tahun.
Pemerintah telah berupaya untuk meyakinkan warga bahwa pembangunan Rempang Eco City akan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.
Namun, warga tetap menolak pembangunan proyek ini karena khawatir akan berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.
Dampak Kerusuhan
Kerusuhan di Pulau Rempang berdampak luas, baik bagi warga setempat maupun pemerintah. Bagi warga, kerusuhan ini menimbulkan trauma dan ketakutan.
Mereka khawatir akan terjadi tindakan represif dari aparat jika mereka kembali melakukan penolakan terhadap pembangunan proyek ini.
Bagi pemerintah, kerusuhan ini menjadi tantangan untuk menyelesaikan konflik dengan warga. Pemerintah harus dapat meyakinkan warga bahwa pembangunan Rempang Eco City akan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.***