MANTRA SUKABUMI - Kegiatan kelompok Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menjadi sorotan banyak pihak hingga istana.
Hal itu disampaikan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko, bahwa kehadiran Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) sah-sah saja.
Moeldoko menegaskan siapa saja bisa mengikuti gagasan KAMI jika memang bermanfaat.
Baca Juga: Jaksa Agung Dicopot Diduga Karena Dirinya, Jaksa Pinangki: Tidak Ada Hubungannya
Baca Juga: Merchant Baru ShopeePay Minggu ini Penuh dengan Fesyen dan Makanan Lezat
Oleh karena itu, pada prinsipnya tidak ada masalah dengan pembentukan kelompok ini.
Hanya saja, Moeldoko menyebut beda cerita jika kelompok itu memiliki arah untuk memaksakan kehendak.
"Mereka itu bentuknya hanya sekumpulan kepentingan. Silahkan saja, tidak ada yang melarang. Kalau gagasannya bagus, kita ambil. Tetapi kalau arahnya memaksakan kepentingan, akan ada perhitungannya," kata Moeldoko dalam keterangannya pada Kamis, 1 Oktober 2020.
Moeldoko mengingatkan, jika gagasan yang diusulkan kelompok tersebut sifatnya mengganggu stabilitas politik, maka semua ada resikonya.
"Dinamika politik selalu berkembang. Tidak ada namanya dinamika yang stagnan. Setelah ada KAMI, nanti ada KAMU, terus ada apalagi, kan? Kita tidak perlu menyikapi berlebihan sepanjang masih gagasan-gagasan," ujarnya.
Baca Juga: Menko Polhukam Mahfud MD Tantang Perdana Menteri Vanuatu Lakukan Penyelidikan
Namun mantan Panglima TNI ini dengan tegas menjawab dirinya akan membuat perhitungan jika KAMI ganggu stabilitas politik.
"Sepanjang gagasan itu hanya bagian dari demokrasi, silahkan. Tapi jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada resikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas." Pungkasnya.
Sebelumnya, KAMI dideklarasikan oleh beberapa tokoh nasional diantaranya, mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo dan Din Syamsuddin.**