MANTRA SUKABUMI - Pernyataan Staf Kepresidenan Moeldoko menjadi sorotan setelah mengatakan bahwa gerakan KAMI mengganggu stabilitas politik.
Setelah sebelumnya Wakil Sekretaris Jenderal MUI Ustaz Tengku Zulkarnain juga menyikapi hal itu dengan menantang untuk mencabut UUD 1945 Pasal 28.
Dari pernyataan itu, Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah menduga, pernyataan yang dikeluarkan oleh Moeldoko tersebut diduga membawa agenda pribadi. Terkait tudingan terhadap KAMI yang dikomandoi Gatot Nurmantyo mengganggu stabilitas politik.
Baca Juga: Awas Jangan Main HP Sambil Rebahan, Berbahaya Salah Satunya Bisa Sebabkan Kanker Mata
Baca Juga: Heboh, Bocoran Nama Pengganti Jaksa Agung, Bermula Dari Anggota DPR RI
"Padahal presiden berkali-kali mengatakan bahwa sikap kritis tak menghalangi untuk bersahabat atau jangan-jangan banyak anggota kabinet yang punya agenda pribadi?" kata Fahri seperti dikutip mantrasukabumi.com dari rri.co.id pada Sabtu, 3 Oktober 2020.
Lebih lanjut Fahri Hamzah juga menyampaikan bahwa, Presiden Joko Widodo saat memberikan Bintang Mahaputra kepadanya dan Fadli Zon kritik adalah perbedaan dan tidak menghalangi berteman.
"Gampang banget orang dituduh mengganggu stabilitas politik. Sikap para pembantu Presiden Jokowi dalam melihat oposisi dan suara-suara kritis masih memakai kacamata pra-reformasi dan pra-demokrasi," tuturnya.
Karena itu, menurut Fahri Hamzah, pengritik bukan sekedar teman baik pemerintah, bahkan teman sejati. Dalam negara demokrasi, keberadaan oposisi adalah syarat bagi demokrasi itu sendiri.
"Tapi pemerintah selalu nampak mengirim sinyal ganda. Gamang di depan corona, gamang juga di depan oposisi. Dan semakin tenang ia, nampak makin besar dan gagah kuasa. Semakin panik, maka ia nampak makin kecil dan lemah," jelasnya.
Baca Juga: Siap-Siap Timnas U-19 Garuda Muda Indonesia Segera Tanding Lagi, Lawannya Tim Tangguh Eropa
Baca Juga: Awas Jangan Makan Pepaya? Berikut 4 Dampak Buruk Akibat Memakan Pepaya Berlebihan
Untuk itu, Fahri mengingatkan bahwa semua saat ini sedang menghadapi bencana besar, dan pemerintah harus bisa mempersatukan bangsa menghadapi pandemi ini. Belum lagi, setelah krisis kesehatan ini, dihadapkan pula dengan resesi.
"Lalu kalau kita tidak bersatu, maka kita akan menjadi korban krisis ini. Kenapa kita memilih jadi korban? Jadi kita sangat berharap para pemimpin memahami situasi. Lalu dengan cara yang arif memimpin sebuah orkestra rekonsiliasi," pungkasnya.**