MANTRA SUKABUMI - Lahan pemakaman di DKI Jakarta semakin menipis. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan 2 hektare (ha) lahan untuk pemakaman jenazah COVID-19 di Rorotan, Jakarta Utara.
Lahan tersebut merupakan lahan baru untuk pemakaman dengan protokol kesehatan pencegahan virus korona (covid-19). Pasalnya, lahan pemakaman di DKI semakin menipis.
Namun, sebagaimana dilansir mantrasukabumi.com dari RRI pada Rabu, 11 November 2020, Anggota Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta, Justin Untayana menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak terus terang mengenai lahan pemakaman jenazah pasien Covid-19 tersebut.
Baca Juga: Kampanye ShopeePay Deals Rp1 Lebih Meriah di 11 November
Baca Juga: Habib Rizieq Shibab Sebut Pihaknya Bukan Musuh Pemerintah, Melainkan Lawan Kezaliman
Anies menganggarkan dana Rp254 miliar untuk membeli lahan pemakaman
"Menurut kami, Pak Anies tidak jujur dalam persoalan lahan pemakaman ini. Dua bulan lalu bilang bahwa sudah menyiapkan lahan sejak Maret. Tapi sekarang bilang lahan-lahan yang dimiliki belum siap. Mana yang benar?" kata Justin dalam keterangan tertulisnya, Rabu,11 November 2020.
Padahal, kata ia, Anies pernah berucap bahwa lahan pemakaman sudah siap. Tetapi, pada rapat 6 November lalu, Anies mengatakan, bahwa lahan di TPU Rorotan masih dalam pematangan sehingga belum dapat digunakan. Sementara itu, lahan TPU Pegadungan juga belum siap.
Justin mengklaim sudah mengecek secara langsung dua TPU yang dijadikan lahan pemakaman Covid-19, dua laksi itu TPU Rorotan dan TPU Pegadungan.
Lahan TPU Rorotan memiliki luas sekitar 25 hektar, sudah dibeli sejak 4-6 tahun yang lalu, namun masih berupa sawah garapan yang ditanami padi.
Sementara itu, luas TPU Pegadungan sekitar 60 hektar, namun masih berupa empang untuk memelihara ikan.
Baca Juga: Pilkada Serentak 2020, Kemendagri Targetkan Partisipasi Pemilih Diatas 70 Persen
"Sepertinya Dinas Pertamanan lebih suka membelanjakan uang rakyat membeli tanah-tanah baru dibanding mengelola dan menggunakan aset-aset tanah yang sudah dimiliki. Jadi ini murni kesalahan Pemprov DKI dan tidak bisa dibiarkan," kata dia.
Ia menduga, ada oknum yang sengaja menelantarkan lahan-lahan yang telah dibeli, sehingga punya alasan untuk mengeluarkan anggaran pengadaan lahan baru.
"Kalau benar begitu situasinya, siapa yang diuntungkan? Penegak hukum perlu mendalami persoalan ini," pungkas Justin.**