Network
Dirinya kemudian menjelaskan makna dari kepentingan-kepentingan politik tersebut.
“Dalam jangka pendek, kita tahu bahwa kedatangan Habib Rizieq luar biasa membawa pengaruh, dan ini kalau dibiarkan, dikawatirkan membesar tentunya,” katanya.
“Jangka menengah, 2024 ada pemilihan presiden,” ujar Refly.
Baca Juga: Jangan Lewatkan ILC Malam Ini 24 November 2020, Bisakah Gubernur Dicopot?
“Dan kalau kita bicara tentang hegemoni politik kelompok kanan dan kiri di Indonesia, ya tentu kepentingannya (pemerintah) adalah mempertahankan hegemoni tengah kiri. Sementara kita tahu Habib Rizieq dan lain-lain ya, beberapa partai beberapa nama itu berada di tengah kanan,” lanjutnya.
“Jangka panjangnya adalah, ya hegemoni politik jangka panjang terus menerus terpelihara, agar kelompok ini yang kemudian terus-menerus pemerintah dan berkuasa,” tambahnya.
Menurut Refly, hal tersebut lumrah dan sah-sah saja terjadi didalam dunia politik.
“Itu salah satu definisi politik, siapa mendapatkan apa, dengan cara bagaimana,” tegasnya.
Kembali ke pokok persoalan pencopotan baliho, Refly beranggapan bahwa Mayjen Dudung tidak bekerja sendiri, atau tidak memberikan perintah secara independent.
Baca Juga: Pilkada Tetap Jalan di Tengah Pandemi, Mendagri Tito Karnavian: Selesai Milih, Langsung Pulang
