Network
“Dan kalau kita bicara tentang hegemoni politik kelompok kanan dan kiri di Indonesia, ya tentu kepentingannya (pemerintah) adalah mempertahankan hegemoni tengah kiri. Sementara kita tahu Habib Rizieq dan lain-lain ya, beberapa partai beberapa nama itu berada di tengah kanan,” lanjutnya.
“Jangka panjangnya adalah, ya hegemoni politik jangka panjang terus menerus terpelihara, agar kelompok ini yang kemudian terus-menerus pemerintah dan berkuasa,” tambahnya.
Menurut Refly, hal tersebut lumrah dan sah-sah saja terjadi didalam dunia politik.
“Itu salah satu definisi politik, siapa mendapatkan apa, dengan cara bagaimana,” tegasnya.
Kembali ke pokok persoalan pencopotan baliho, Refly beranggapan bahwa Mayjen Dudung tidak bekerja sendiri, atau tidak memberikan perintah secara independent.
“Itu untuk soal penurunan baliho yang menurut saya pasti Mayjen Dudung tidak bekerja sendiri, tidak berinisiatif secara independen,” kata Refly Harun.
Baca Juga: Pilkada Tetap Jalan di Tengah Pandemi, Mendagri Tito Karnavian: Selesai Milih, Langsung Pulang
“Katakanlah Pangdam kesal dengan kelompok-kelompok tertentu dimasyarakat misalnya, tetap saja dia tidak boleh mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bisa ditafsirkan melakukan intervensi dalam wilayah politik sipil,” ungkap Refly.**
