Network
MANTRA SUKABUMI – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), melalui Sekjen Susan Herawati meminta agar siapa pun yang terpilih menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) pengganti Edhy Prabowo, harus berani mencabut regulasi terkait ekspor benih lobster.
"Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru harus betul-betul berani mencabut sejumlah peraturan menteri yang bermasalah, khususnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12 Tahun 2020 yang memberikan izin ekspor benih lobster," kata Susan Herawati dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu.
Menurut Susan, mencabut regulasi bermasalah adalah syarat pertama dari kriteria Menteri KKP baru, yang disodorkan oleh Kiara.
Baca Juga: ShopeePay Terima Penghargaan Marketeers Youth Choice: Brands of the Year 2020
Baca Juga: Tak Banyak yang Tahu, Anak SBY Kepergok Temui Sosok Wanita Berpengaruh Ini, AHY: Saya Sangat Percaya
Ia mengemukakan syarat selanjutnya untuk Menteri pengganti Edhy Prabowo adalah bukan delegasi partai politik maupun aktif sebagai pengurus atau fungsionaris partai politik di Indonesia.
Tidak hanya itu, ujar dia, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) yang baru juga seharusnya tidak memiliki latar belakang sebagai pengusaha.
"Syarat ini mutlak supaya menteri baru tidak terjebak pada konflik kepentingan," kata Sekjen Kiara. Dikutip mantrasukabumi.com dari antaranews.com, Sabtu, 28 November 2020.
KKSusan juga menegaskan syarat menteri baru selanjutnya adalah orang yang tidak pernah terlibat dalam praktik perusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Hal tersebut, lanjutnya, karena rekam jejak dalam isu lingkungan hidup dan hak asasi manusia merupakan syarat yang tak boleh ditawar-tawar.
